Ketua IDI Terpilih Janji Tuntaskan PR

Pelantikan Ketua dan Pengurus IDI Cabang Karanganyar, dihadiri Sekda Karanganyar, Samsi.

Karanganyar, Minggu (04/03/2018)

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karanganyar terpilih, Nur Hidayat, berjanji untuk menuntaskan “pekerjaan rumah” yang belum selesai di periode jabatan sebelumnya.

Nur hidayat, selaku ketua dan pengurus  IDI cabang Karanganyar yang dilantik kembali dalam dua periode mengatakan akan melanjutkan program-program yang belum terealisasikan di periode pertama.

“Ada beberapa PR untuk IDI umumnya dan IDI Karanganyar khusunya,” kata Nur Hidayat, sesuai pelantikan masa jabatan 2017-2020, di gedung IDI Cabang Karanganyar, Jenglong, Sabtu (04/03) pagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan yang pertama mengenai regulasi berkaitan dengan undang-undang baik itu UU kesehatan secara umum, UU praktek kedokteran termasuk soal SIP.

“Kedua tentang kemandirian profesi yang berkaitan dengan kebijakan jaminan nasional yakni bpjs, seringkali terbentur dengan biaya regulasi,” katanya.

Dokter spesialis pendyakit dalam itu juga menuturkan yang ketiga masalah semangat kesejawatan yang saat ini bisa dibilang justru berkurang di era matrealis ini lebih banyak bekerja sendiri lupa dengan kesejawatan. Keempat aspek kesadaran hukum dan perlindungan hukum dan yang terakhir soal gratifikasi yang harus diwaspadai.

Sementara itu Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi, turut menghadiri acara pelantikan tersebut.Ia mengucapkan selamat menjalankan tugas dengan baik kepada ketua dan pengurus baru IDI cabang karanganyar.

“Pemerintah diberi masukan apa yang terkait dengan membackup kesehatan di kabupaten karanganyar, kekurangannya saya tidak ingin hanya satu arus dari pemerintah dan saya juga mempunyai kepentingan lain dalam melayani pemerintah dan masyarakat dengan baik.” jelasnya.

Lebih lanjut ia juga turut prihatin pada aduan pasien yang antri di ruang UGD. Akan tetapi sedikit demi sedikit pemerintah kabupaten Karanganyar sudah luar biasa membantu kebutuhan rumah sakit dengan dana Rp. 100 miliar dengan cara bertahap dariProvinsi yang bisa dimaksimalkan untuk melayani kebutuhan rumah sakit.

Adapun dokter harus tahu hukum. Baik dari sisi praktek yang terkait dengan profesinya apalagi fungsional. Tidak boleh tidak harus paham hukum. Pemerintah menunggukonsep-konsep apa yang nanti akan mempengaruhi atau bermuara dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melayani kesehatan masyarakat.

“Mudah-mudahan acara pelantikan hari ini bermuara kepada kiprah dokter se-Karanganyar dan se-Indonesia lebih maju dan lebih kuat dalam membangun Karanganyar.”pungkasnya.(kr/im)