Pelunasan PBB Diharapkan Februari Selesai

DISKOMINFO
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan dalam acara penyampaian SPPT PBB-P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Karanganyar, 16 Januari 2018

Kecamatan, Kalurahan dan Desa diminta paling lambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bulan Februari harus sudah selesai. Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Pihaknya mengapresiasi kepada sejumlah perusahaan dan perorangan sebagai wajib pajak yang telah lunas pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa desa yang belum menyetor. Untuk itu Bupati berharap untuk segera menyelesaikan pembayaran PBB.

“Terima kasih bagi warga dan masyarakat akan kesadaran membayar pajak. Untuk desa yang belum menyetorkan semoga bulan Februari dapat segera diselesaikan,”harapnya.

Bupati juga meminta kepada para Kepala Desa dan Lurah ikut aktif menyosialisasikan kepada para perangkat desa untuk turun ke masyarakat. Bagi para wajib pajak untuk terus disemangati. Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk diniati sedekah karena merupakan kewajiban.

“Tertib, taat membayar pajak sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air,”jelasnya.

Ditambahkannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tahun 2018 ini terdapat program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejumlah 18040 sertifikat. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan program tersebut.

Sementara itu, Laporan Kepala Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 berjumlah 426.765 baku dari PBB di Karanganyar senilai Rp28,4 miliar sedangkan tahun 2017 kemarin SPPT berjumlah 419.751 baku dari PBB senilai Rp28,3 miliar.

Kalau untuk tahun ini memang ada kenaikan senilai Rp100 juta,”terangnya.

Dikatakannya, masih ada kendala beberapa desa belum membayar. Hal ini perlu diketahui karena Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban ke Pemerintah Desa bahwa pajak dan retribusi sepuluh persennya harus disampaikan ke pemerintah desa.

“Untuk lungguhnya beberapa desa yang belum dibayar untuk segera disetorkan. Mengingat NJOP (Nilai Jual Objek pajak) belum kita naikkan, masih menggunakan NJOP lama tahun 2007,”katanya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)