Kades dan Perangkatnya Harus Paham Regulasi Baru

Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Hotel Taman Sari Karanganyar, Rabu (20/12).

Karanganyar, Rabu (20/12/2017)

Kepala Desa dan Perangkatnya harus paham regulasi-regulasi (produk hukum) baru, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar  berkaitan dengan Pemerintahan Desa.

Hal tersebut katakan oleh Kepala Bagian Pemerintah Desa, Setda Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi, Rabu (20/12) saat acara Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Desa, di Hotel Taman Sari, Karanganyar.

“Kita harapkan Kepala Desa dan Perangkatnya selain paham, juga dapat mengimplementasikan produk hukum tentang pemerintahan desa dengan baik, meningkatkan semangat pengabdian berorientasi pada pelayanan dan taat aturan penyelenggaraan di Desa,” kata Timotius Suryadi.

Acara sosialisasi itu untuk 518 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Perencanaan. Sedangkan dari Kecamatan masing-masing Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sosialisasi meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kewenangan Desa, Peraturan Bupati Karanganyar tentang Laporan Kepala Desa, Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun,  Peraturan Bupati Karanganyar tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.

Ditempat yang sama, Asisten Pemerintahan Bachtiar Syarief, mengatakan jangan sampai Kades dan perangkatnya tidak paham aturan yang ada, apalagi semakin meningkatnya perhatian Pemerintah ke Desa dengan memberikan dana yang besar, pembangunan infrastruktur, sehingga rakyat semakin sejahtera.

“Dalam pengelolaan dana di desa tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban adminstrasi,” kata Asisten Pemerintahan.

Dihadapan peserta, dia juga mengimbau agar aparatur desa berbenah menyesuaikan diri dan mempelajari dengan adanya regulasi-regulasi baru dalam hal pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah.(pd)