Warga Setujui Ganti Rugi Jembatan Kragan

Salah seorang warga menandatangani berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanah dan bangunan untuk pembangunan jembatan Kragan, Kecamatan Gondangrejo.

Karanganyar, Kamis (14/12/2017)

Sebanyak 22 warga yang memiliki tanah dan bangunan di sekitar lokasi pembangunan jembatan Kragan, Kecamatan Gondangrejo dan menghubungkan Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat menyetujui harga yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Selain warga tersebut, ganti rugi juga diberikan untuk tanah kas Desa Plesungan dengan dua bidang tanah, tanah kas Desa Kebak untuk satu bidang tanah dan satu Poskamling. Untuk membangunnya, tanah yg dibebaskan sekitar 8700 meter atau 26 bidang tanah.

Kesepakatan itu berdasarkan hasil musyawarah antara warga, Kepala Desa yang terkena proyek jembatan dengan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Kepala Dinas Pekrerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar, Edy Sriyatno, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Priyanto, dan Tim Appraisal, Kamis (14/12) di Ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Kepala Dinas Pekrerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar, Edy Sriyatno, mengatakan total pembebasan lahan itu terdiri dari 22 bidang tanah milih warga, tiga kas desa dan satu Poskamling.

“Untuk penaksiran harga sesuai pasaran di lokasi, kita memakai tim penilai harga dari Semarang. Jadi mereka yang menentukan harga tanah, bangunan, tanaman dan benda lain,” kata Kepala DPUPR Karanganyar, Edy Sriyatno.

Dari data yang diperoleh, berdasarkan penaksiran tim penilai, harga yang tertinggi Rp. 949.901.500, terdiri dari tanah dan bangunan. Sedangkan yang terkecil Rp. 6.164.700 terdiri dari tanah dan pohon jeruk.

Edy juga menjelaskan, jembatan tersebut mulai perencanaan dan dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan sumber dana APBN, yang akan dimulai tahun depan, dan dengan dua lajur.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan pihak Pemkab Karanganyar hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan, sedangkan pembangunan dari Pemerintah Pusat.

“Jalan menuju lokasi juga akan dilebarkan.  Ini ada jembatan agar nantinya jadi ramai, tidak memutar lagi. Ini untuk kepentingan bersama bukan orang per orang,” katanya.

Pada akhir acara, pihak-pihak yang terkena pembebasan lahan  menandatangani Berita Acara Kesepakatan harga. (pd)