Karanganyar Kabupaten Peduli HAM

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo,menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Ham oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly, Minggu (10/12), di Surakarta,

Karanganyar, Senin (11/12/2017)

Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2017.

Penetapan Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten Peduli HAM itu dari hasil penelaahan data oleh tim verifikasi terhadap data capaian implementasi hak asasi manusia di Kabupaten/Kota.

Penerimaan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly, Minggu (10/12), di Surakarta, yang diterima langsung Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan penghargaan tahun ini adalah hasil penilaian di tahun 2016.

“Kami mendapat predikat Kabupaten Peduli HAM. Sebelumnya di tahun 2015 juga mendapat, namun untuk penilaian di tahun 2014,” kata Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo.

Untuk verifikasi tahun 2016 terdapat perbedaan metode penilaian. Ada kriteria-kriteria penilaian yang dibagi lagi menjadi ke Sub Kriteria lagi. Adapun parameter penilaian ada kelompok hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dann anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengatakan sudah menjadi kewajiban dan penting di Pemerintah Daerah untuk memiliki konsep pembangunan yang berbasis hak asasi manusia dengan prinsip partisipasi pemberdayaan, dan akuntabilitas.

“Pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Setiap muncul konflik dapat segera diselesaikan dan diredam di tingkat lokal maka tidak meluas lagi,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Dikatakannya lebih lanjut, dibeberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga sudah mulai menerapkan Human Right Cities, sebagai salah satu unsur pembangunan di daerah sehingga masyarakat menjadi terlindungi dalam pemenuhan hak-hak.

“Penghargaan ini diharapkan mampu menginspirasi Kepala Daerah lain untuk terus mengupayakan perlindungan kemajuan dan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing,” katanya.(pd)