Cegah ASN Terjerat Hukum, Pemkab Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN

DISKOMINFO
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (16/10).

Karanganyar, Senin 16 Oktober 2017

Mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab melalui Inspektorat Karanganyar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (16/10/2017) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dalam kegiatan ini diikuti jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dan pejabat BUMD di Karanganyar.

Inspektur Kabupaten Karanganyar, Sucahyo dalam kesempatan tersebut menuturkan kegiatan ini upaya pencegahan ASN di Karanganyar khususnya terjerat hukum. Sosialisasi ini juga sebagai komitmen Pemkab Karanganyar menolak korupsi dan gratifikasi.

“Ini tindak lanjut dari usaha Pemkab agar pemahaman dan kesadaran para ASN untuk berkomitmen menolak upaya KKN,”katanya.

Ditambahkannya untuk tahun ini wajib LHKPN berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, pejabat BUMD dan auditor fungsional madya. Untuk jumlahnya pun menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 267 dari 222 jajaran eksekitif dan 45 jajaran legislatif.

“Tahun ini jumlah wajib LHKPN sebanyak 243 orang. Rinciannya 177 pejabat eksekutif, 45 anggota DPRD, 13 pejabat BUMD dan 8 auditor madya,”jelasnya.

Sementara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono yang hadir pada sosialisasi tersebut mengatakan kegiatan tahunan ini sebagai komitmen Pemkab Karanganyar mengajak segenap ASN dilingkup Karanganyar menghindari korupsi dan pemberian gratifikasi.

Ia berharap para pejabat penyelenggara pemerintah terbuka terhadap laporan hasil kekayaannya dan sumbernya.

“Ini harus ditindaklanjuti dengan pelaporan LHKPN secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasikan secara berkelanjutan agar para ASN memahami dengan benar mengenai gratifikasi sehingga terhindar dari amsalah hukum,”terangnya.

Bupati juga mengingatkan para wajib LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya serta menghindari praktek KKN.

“Usahakan akhir Januari mengembalikan LHKPN sebagai laporan. Yang sudah berjalan baik dan tertib laporan keuangan untuk kita jaga dan tingkatkan lagi supaya Opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa kita dapatkan lagi,”pesannya.

DISKOMINFO
Penandatanganan bersama Jajaran Pejabat Pemkab dan BUMD di lingkungan Karanganyar sebagai komitmen bersama menolak Gratifikasi

Selanjutnya narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Sugiyarto menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, hal ini berdasar penjelasan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Adapun ciri gratifikasi yang wajib dilaporkan tyakni yang bertujuan untuk mempengaruhi, menimbulkan konflik kepentingan, umumnya diberikan secara rahasia, dan umumnya nilainya tidak wajar.

Lebih lanjut ia menyampaikan sanksi hukum bagi penerima berdasar Pasal 128 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan bagi pemberi berdasar Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000. Dan berdasar Pasal 12 C ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001, Sanksi hukum tidak berlaku, jika lapor KPK.

“Pelaporan Garatifikasi memiliki manfaat untuk melepaskan ancaman hukuman pidana terhadap penerima (Pasal 12C UU 20/2001), memutus konflik kepentingan, cerminan integritas individu dan kepercayaan bagi PNS/Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi,”terangnya.

Demikian Diskominfo (ft/ind/ygi/ppt)