Introduksi Imunisasi Measles Rubella, Bupati : Karanganyar Potensi Menolak Vaksin, Dinkes dan MUI Harus Gencar Sosialisasikan ke Masyarakat

KOMINFO
Bupati Karanganyar Juliyatmono membuka acara Sosialisasi dan Advokasi Vaksin Measles Rubella di Aula Rumdin Wabup Karanganyar, Senin (16/5).

Karanganyar, Selasa 16 Mei 2017

Beberapa daerah di wilayah Karanganyar karena pemahaman keyakinan sebagian warga dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai vaksin, menyebabkan Karanganyar berpotensi menolak imunisasi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada kegiatan kebijakan kampanye dan introduksi imunisasi measles rubella, Senin (16/5/2017) di aula Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Penolakan orang tua terhadap pemberian vaksin masih terjadi di Karanganyar, seperti di Ngargoyoso, Tawangmangu. Untuk menekan penolakan tersebut, Bupati meminta Dinkes dan MUI untuk bersinergi menyosialisasikan kepada masyarakat.

“Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dan sinergi semua pihak untuk menyakinkan kepada warga , karena pemberian vaksin ini untuk menyelamatkan nyawa,”tandasnya.

Bupati mengatakan, merupakan tugas semua pihak baik Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk dapat menyampaikan secara gamblang mengenai kandungan vaksin, dampak maupun manfaatnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keragu-raguan warga terhadap pemberian vaksin.

“Pemerintah jangan masa bodah, ini tugas kita semua untuk menyakinkan warga. Kita berbicara dhorurot, daruratnya untuk menyelamatkan nyawa. Mari lakukan gerakan serentak semua pihak, agar warga masyarakat selamat karena apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga masyarakat, karena fungsi vaksin sendiri adalah upaya pencegahan dari berbagai penyakit  yang telah melalui penelitian, uji coba, jalur yang benar/legal untuk menyelamatkan jiwa,”ajaknya.

Sementara itu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Karanganyar, Zuhaid, Lc, M.Ud mengatakan Islam sangat mendorong pemeluknya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dalam prakteknya, hal tersebut bisa dilakukan melalui upaya preventif, agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit.

Disampaikannya, Komisi Fatwa MUI Pusat, Tanggal 23 Januari 2016 di Bogor, memutuskan/menetapkan kembali bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Ditambahkannya, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram, tidak dibolehkan kecuali pada kondisi darurat (keterpaksaan jika tidak dilakukan mengancam jiwa) atau hajat (keterdesakan, jika tidak dilakukan dikhawatirkan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang atau belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan ada keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

“Seandainya seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen hingga mengancam jiwa berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

“imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dapat dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan,”imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Tjujuk Heru Kusumo menyampaikan  kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) dalam rangka meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat, memutuskan transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka kesakitan campak dan rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.

Demikian Diskominfo (ft/ind)