Tax Amnesty di Karanganyar Lampaui Target

 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan sambutan dalam acara sosialisasi pajak di Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Kamis (16/03/2017)

Tax Amnesty di Karanganyar Lampaui Target

Karanganyar, 16 Maret 2017

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Kurniawan dari KPP Pratama Karanganyar saat menjadi nara sumber pada acara Sosialisasi Pajak dengan peserta Kepala Badan / Dinas. Camat se Kabupaten Karanganyar serta Lurah di Kecamatan Karanganyar, Kamis Malam (16/3). Dihadiri pada kesempatan itu Bupati Karanganyar Juliyatmono beserta Forkompinda dan Sekda Karanganyar. Target tax amnesty KPP Pratama Karanganyar yang semula ditargetkan hanya 80 miliar, dari data yang ada sampai dengan hari ini sudah mencapai 119 miliar. Hal tersebut masih dimungkinkan akan ada kenaikan mengingat program ini masih akan berakhir 31 Maret mendatang.

Program tax amnesty ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi yang ingin melaporkan harta kekayaan yang belum dilaporkan dalam laporan pajaknya. Dengan tax amnesty ini apapun harta kekayaan yang kita miliki tidak akan ditelusuri dari mana sumber dan pendanaannya. Setelah dilaporkan kita hanya membayar uang tebusan PPh sebesar 5% dari nilai harta. Ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif normal.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengatakan sumber pendapatan Negara salah satunya adalah pajak. Aparatur Sipil Negara sebagai abdi Negara dihimbau tertib dalam administrasi pajak dan menjadi teladan bagi warga.

“Sediakan loket khusus untuk melayani bapak/ibu ASN yang ingin ikuti program tax amnesty ini”, harap Juliyatmono kepada Iskandar Widodo Kepala KPP Pratama Karanganyar

Ditambahkan oleh Juliyatmono, bahwa saat ini di Kabupaten Karanganyar banyak perusahaan yang berdiri di Karanganyar akan tetapi kantor dan pemilik beralamat di luar Karanganyar, hal ini mengakibatkan untuk wajib pajak tidak bisa ditarik di Karanganyar. Untuk itu, ke depan diharapkan diatur regulasi pengurusan mengenai hal tersebut.

“Setoran wajib pajak perusahaan memang tetap masuk pusat akan tetapi akan dihitung prosentase nya itu menjadi bagian yang harus diberikan ke Kabupaten Karanganyar dalam bentuk insentif bagi hasil pajak”, jelas Juliyatmono. Demikian DISKOMINFO (kris/ad/rizal)