Antisipasi Pungutan Liar, Karanganyar Gelar Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam sambutan nya pada acaraSosialisasi Saber Pungli di Rumah Dinas Bupati Rabu (1/3)
Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam sambutan nya pada acara Sosialisasi Saber Pungli di Rumah Dinas Bupati Rabu (1/3)

Karanganyar, 1 Maret 2017

Guna mengantisipasi pungutan liar yang terjadi di tingkat jajaran pemerintah, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Satgas Saber Pungli menggelar Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar Rabu (01/03/2017) di Pendopo, Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Sosialisasi  Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut dihadiri oleh perwakilan kejaksaan, pihak kepolisian, 9 OPD yang menangani pungutan, Camat dan Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. 9 OPD, Camat dan Kepala Desa tersebut diminta mengikutsertakan para petugas yang menangani pungutan atau pelayanan publik.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi yang mewakili Bupati memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut menyampaikan terkait pelaksanaan tugas harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada, harus sesuai dengan standar operasional & prosedur yang ada.

“Sosialisasi Saber pungli ini ada dalam rangka untuk mengantisipasi agar pelaksanaan tugas kita berlangsung dengan baik, berlangsung dengan aman, tidak terjadi apa-apa,” jelas Rohadi.

Bupati Karanganyar melalui wakil bupati berpesan kepada Satgas Saber Pungli, kejaksaan dan kepolisian dengan diadakannya sosialisasi dapat menyampaikan bagaimana upaya-upaya agar pungutan yang terjadi sesuai dengan peraturan yang ada pada masing-masing tugas.

Terkait dengan prona, dijelaskan oleh Wakil Bupati pungutan yang ada terkait dengan pembuatan prona agar segera dibuat peraturan desa. Satgas Saber Pungli berkoordinasi dengan Camat dan pemdes supaya menyusun dan merancang perdes (peraturan desa) sehingga nanti pelaksanaan prona dapat berjalan dengan lancar, aman, semuanya tidak ada kendala apa-apa.

Sementara itu dalam laporannya, Sucahyo, Inspektur Kabupaten Karanganyar menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengertian tentang pungutan liar sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak ada lagi kebingungan dan tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

“Memberi pehamanan kepada para peserta sosialisasi khususnya dan masyarakat umumnya bahwa di Kabupaten Karanganyar telah terbentuk Satgas Saber Pungli dan siap memberantas pungli yang terjadi dalam pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh para birokrat maupun masyarakat,” tandasnya.

Sucahyo menyatakan diharapkan agar setelah mengikuti sosialisasi ini peserta dapat memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk mewujudkan Karanganyar yang bersih dari pungli.

Narasumber yang hadir yaitu perwakilan dari kejaksaan, Sudarto menekankan bahwa dalam kegiatan prona sebelum melakukan penarikan pungutan supaya mengadakan musyawarah kepada masyarakat atau tokoh masyarakat setempat.   Hasil musyawarah tersebut dibuatkan berita acara, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perdes. Perdes tersebut nantinya dipakai sebagai payung hukum dalam penarikan prona atau pungutan lainnya supaya pungutan tersebut tidak membebani masyarakat.

Pungutan-pungutan lainnya supaya dibuatkan aturan yang jelas sehingga tidak ada lagi pungutan liar di Kabupaten Karanganyar. Sekecil apapun, pungli tetap pungli namanya. Contohnya biaya parkir yang hanya Rp.500 (lima ratus rupiah) tetapi ketika dibayar Rp.1000 (seribu rupiah), tidak ada kembaliannya. Ini namanya pungli. Demikian tambahan yang disampaikan Sucahyo.

Demikian Diskominfo (by/krs/tt)