Rapat Paripurna : Bupati Sampaikan Pendapat Akhir Penetapan Tujuh Raperda Karanganyar 2017

Bupati Karanganyar menandatangani berita acara Raperda Kabupaten Karanganyar tentang perubahan atas perda Kabupaten Karanganyar No1 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032, Rabu (22/2)

Karanganyar, Rabu 22 Februari 2017

Pendapat akhir Bupati Karanganyar terhadap penetapan tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2017 disampaikan Bupati Karanganyar pada Sidang Paripurna, Rabu (22/02/2017) di Gedung DPRD Karanganyar.

Hadir pada Rapat Paripurna tersebut, segenap anggota dewan DPRD Karanganyar, Forkopimda Karanganyar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Jajaran Kepala OPD, Pimpinan BUMD, Camat, Kepala Bagian Kantor Sekda Karanganyar.

Adapun tujuh (7) Raperda Karanganyar Tahun 2017 yang telah dibahas dan disetujui Anggota DPRD Karanganyar, antara lain : Raperda Tentang Urusan Pemerintahan, Raperda Tentang Kewenangan Desa, Raperda Tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik, Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Raperda Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.

Selanjutnya, Raperda Kabupaten Karanganyar tersebut akan segera ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Sementara itu, berkaitan dengan Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032 dilakukan penandatangan Berita Acara pembahasannya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan rekomendasi dan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan substansi.

Demikian Diskominfo (ind/ft)