Tingkatkan Ekonomi Desa, Karanganyar Kembangkan 12 BUMDes

KOMINFO
Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat memberikan sambutan dalam acara Kunker DPRD Gresik di Ruang Anthurium, Jumat (3/2)

Karanganyar, Jum’at 3 Februari 2017

Upaya meningkatkan perekonomian dan menciptakan pelayanan multi effect di desa, Karanganyar terus merintis usaha di desa-desa yang berpotensi. Hingga saat ini, Karanganyar telah memiliki dua belas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menerima kunjungan kerja Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan Desa DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jum’at (03/02/2017) pagi di Anthorium Rumah Dinas Bupati.

“Dua belas BUMdes tersebut, tiga diantaranya masuk kategori maju yakni Desa Berjo, Kemuning dan Jatikuwung,”kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, Kecamatan Ngargoyoso Desa Berjo berkembang usaha wisata, simpan pinjam, persewaan. Untuk desa Kemuning berkembang usaha warung makan, simpan pinjam sedangkan desa Jatikuwung berkembang usaha pasar desa, simpan pinjam dan air bersih.

“Pendirian BUMDes berdasar kearifan lokal di desa setempat, bukan suatu paksaan melainkan sepanjang ada potensi di desa tersebut bisa didirikan BUMDes,”jelasnya.

Ia juga menyampaikan untuk perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) diserahkan desa dan penyertaan modal BUMDes enam puluh persen dari keuangan Pemerintahan Desa.

“Pembiayaan enam puluh persen tidak semuanya harus berbentuk uang tetapi bisa berupa aset dan saya minta kades agar tidak terlalu campur tangan langsung BUMDes, melainkan hanya sebagai pembina,”pesan Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengatakan memberikan ruang bagi desa untuk memberdayakan lahan-lahan mangkrak yang masuk tanah kas desa digunakan untuk membuka usaha.

“Kita identifikasi masyarakat di desa-desa, yang berniat berwirausaha agar difasilitasi,”tambahnya.

Sebagaimana diketahui pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kab. Gresik, Suparno Dwi Antoro mengatakan pengelolaan BUMDes di Jawa Tengah cukup maju sehingga kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan BUMDes dimasing-masing desa.

“APBD 2017 Kab. Gresik mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembentukan BUMDesa, sepuluh juta rupiah tiap desa, untuk sejumlah 333 desa ”katanya.

r  Demikian Diskominfo (ft/ind)