Kunker Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kanan) menyerahkan cinderamata kepada pimpinan rombongan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR (kiri)
Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kanan) menyerahkan cinderamata kepada pimpinan rombongan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR (kiri)

Karanganyar, Selasa (17/01/2017)
Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan Kunjungan Kerja (kunker) ke Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai ranahnya.

Pimpinan rombongan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR, menuturkan APBD Kabupaten Pemalang Rp. 2,117 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 249 miliar dalam satu tahun.

“Pembagian APBD mencapai 70 persen untuk belanja tidak langsung, dan 30 persen belanja langsung. Sedangkan belanja pegawai terlalu besar, dengan ASN sekitar 13 ribu,” kata Ujianto MR.

Kunjungan kerja itu diterima langsung Bupati Karanganyar, Juliyatmono, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, Selasa (17/01/2017), di ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selama ini APBD di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik,”

Bupati juga mengatakan, berkaitan dengan PAD, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupkan perolehan PAD, sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ada yang perlu mendapat perhatian dan dioptimalkan bahwa petugas masih kesulitan memformulasikan bidang-bidang tanah yang ganti pemilik/proses mutasi.

“Proses mutasi tanah di Kabupaten Karanganyar sangat tinggi, setiap hari bisa mencapai 70 bidang. Di tempat kami juga tidak menaikan NJOP, namun dengan tertib membayar PBB tepat waktu saja sudah bagus,” kata Bupati.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 28,3 miliar menjadi potensi di tahun 2017, di tahun 2016 baru masuk sebesar 85 persen, artinya ada piutang yang harus ditagih.

“Wajib Pajak (WP) tahun 2017 sebanyak 419.751, dengan nilai uang Rp.28. 343.178.704. Tahun 2016 SPPT sebanyak 415.375, atau selisih Rp. 250 juta,” kata Sumarno.

Pada kesempatan itu pula, Sumarno mengatakan ada Wajib Pajak dengan nilai SPPT lebih dari Rp. 2 juta per SPPT, dari total Wajib Pajak tahun 2017, terdapat 1.024 Wajib Pajak, dengan total nilai tercatat lebih Rp. 10 Miliar.

“Di catatan kami, nilai lebih dari Rp 2 juta itu di perusahaan, kepala desa, kas desa. Kami juga dalam waktu dekat akan menurunkan tim menagih WP yang belum pajak dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.pd