Kabupaten Karanganyar Kembangkan Kawasan Beras Organik

kominfo
Bupati Karanganyar Juliyatmono bersama SKPD terkait saat menerima Tim Pengembangan Kawasan Beras Organik dari Kementerian Desa PDTT di Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis Pagi (13/10)

Karanganyar – menggandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi, Kabupaten Karanganyar berencana mengembangkan kawasan beras organik di lereng Lawu Kabupaten Karanganyar yang produksinya sudah terdistribusi baik di kawasan regional, nasional, maupun internasional. Beras organik dilirik karena mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibanding beras biasa (non organik) yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang hadir secara langsung menyambut tim verifikasi pengembangan kawasan beras organik bernutrisi dari Kemendes PDTT di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis Pagi (13/10) berharap adanya dukungan penuh dari semua stakeholder dalam program pengembangan beras organik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar Supramnayo dalam paparannya mengatakan bahwa Kabupaten Karanganyar tahun 2016 memiliki luas lahan komoditas padi organik sebesar 240 Ha yang tersebar di Ngargoyoso, Tawangmangu, Karangpandan, Matesih dan Mojogedang dengan jumlah kelompok tani sebanyak 12 kelompok dimana sudah 80 Ha sudah bersertifikat SNI.

“Dukungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan selama ini untuk mendukung pengembangan kawasan beras organik seperti Pembangunan Terminal Wisata di Kecamatan Karangpandan (sebagai pengembangan dari Sub Terminal Agribisnis) senilai 11 milyar, Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah sentra padi organik senilai Rp. 4,8 milyar, Dana APBDes di desa sentra-sentra organik senilai Rp. 1,6 milyar, dan Pengembangan Pertanian Organik senilai Rp 185.400.000”, terang Supramnaryo dihadapan tim verifikasi pengembangan kawasan organik Kemendes PDTT dan pendamping LPPM UNS Surakarta

Supramnaryo menambahkan untuk rencana di tahun 2017, dibutuhkan anggaran sebesar 60,360 milyar yang diharapkan bisa tercukupi dari bantuan yang diusulkan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi dan sisanya merupakan swadaya Pemda, Dana Desa dan Bantuan dari Kementerian Pertanian.

Demikian DISHUBKOMINFO (ad/vv)