Karanganyar Targetkan Penanggulangan Kemiskinan Capai 11,73 Persen

 

kominfo
Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan : Wakil Bupati, Rohadi Widodo (tengah) didampingi Kepala Bappeda dan Kepala BPS Karanganyar, Rabu (31/8).

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar harus melalui dua pendekatan yakni pendekatan mikro dan kultur. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Karanganyar saat memimpin langsung Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (31/8/2016) di Ruang Podang I Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar.

“Harapan saya dan Bupati untuk tahun 2018 bagaimana caranya harus bisa sampai dibawah sepuluh persen ( 10% ). Sesungguhnya untuk jumlah orangnya dengan Kabupaten yang lain, kita kalahnya dengan Surakarta saja.

kominfo
Rohadi Widodo selaku Ketua TPPKD Kabupaten saat memaparkan data jumlah penduduk miskin tiap-tiap Kecamatan se Kab. Karanganyar.

Sukoharjo sudah sembilan persen ( 9% ) tetapi jumlah penduduk miskinnya lebih banyak di Sukoharjo karena prosentasenya juga lebih besar dan jumlah total penduduknya juga banyak,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, Mojogedang merupakan daerah tertinggi jumlah penduduk miskinnya baik rumah tangga, jiwa maupun prosentasenya.

“Kalau yang di Jaten terkecil prosentasenya tetapi jumlahnya lebih cenderung yang di Jenawi sama dengan yang di Mojogedang. Artinya pendekatannya melalui mikro berdasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan kultur masyarakat seperti sanitasi, pola hidup bersih dan sehat (PHBS), penanggulangan rawan penyakit, akses air, sumur dalam/dangkal, Pansimas serta taraf pendidikan harus terus ditingkatkan lagi terlebih sekarang pendidikan sudah gratis semua dari mulai SD sampai SMU/SMK. Karena jika pendidikan masyarakat semakin tinggi akan berparadigma berbeda sehingga angka kemiskinan otomatis akan berkurang,” jelas Rohadi Widodo dihadapan sejumlah peserta Rakor yang diikuti SKPD terkait serta Camat se Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karanganyar, Sundoro mengatakan bahwa di Kab. Karanganyar telah dilakukan program kegiatan penanggulan kemiskinan dan berhasil untuk terus menekan jumlah penduduk miskin.

“Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002 penanggulangan kemiskinan di Karanganyar 17,30 persen. Berdasar BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014 Karanganyar capai 12,62 persen dibawah Prov. Jateng yakni 13,58 persen dan penanggulangan kemiskinan di Karanganyar mencapai 10,96 persen di tingkat Nasional.

Diharapkan tahun 2016 Karanganyar dalam penanggulangan kemiskinan terus ditekan hingga mencapai 12,20 persen sampai dengan 11,73 persen,” kata Sundoro dalam lap[orannya.

Untuk itu perlu melibatkan peran pemerintah dan daerah guna mendukung program penanggulangan kemiskinan berdasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 sebagai acuan penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

“Tujuan rapat koordinasi ini untuk evaluasi dan melakukan validasi data PBDT setiap tiga (3) bulan sekali di kecamatan-kecamatan yang hasilnya diserahkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA,

Untuk itu perlu peran aktif dari kecamatan dan pelaporannya diketahui oleh masing-masing camat, karena data ini sangat penting,” harap Sundoro.

Demikian Dishubkominfo (ind)