DISHUBKOMINFO Kabupaten Karanganyar Menggalakkan Pendataan Menara Telekomunikasi

kominfo
Penempelan Stiker Oleh Petugas Bahwa Menara Telah Membayar Retribusi Tahun 2015

Dishubkominfo Kab. Karanganyar terus melakukan pendataan menara telekomunkasi yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

Setidaknya dari data tahun 2015 terdapat sekitar 158 menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar. Menara sebanyak itu merupakan kepemilikan dari sekitar 27 Provider seperti Oke Daya Mitratel, Oke TBG,OKE XL, TARRACEL, OKE TELKOMSEL, OKE INDOSAT,OKE Protelindo, dan lain-lain. Disamping dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, pendataan menara tahun 2016 ini sangat diperlukan untuk melengkapi database menara.

Dengan keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penarikan retribusi pengendalian menara dengan dasar 2% NJOP tidak berlaku. Besarnya retribusi pengendalian menara kemudian diatur dengan mengalikan Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi Menara. Adapun Tingkat Penggunaan Jasa dipahami sebagai frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang. Sesuai Formulasi Penghitungan Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam lampiran Surat Kementrian Keuangan RI tanggal 18 November 2015, besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan zonasi; ketinggian menara; jenis menara; dan jarak tempuh. Untuk memenuhi data-data kharakteristik menara tersebut maka perlu dilakukan kegiatan pendataan menara telekomunikasi.

Sampai dengan saat ini, dari sekitar 150 an menara tersebut, baru sekitar 30 an menara yang terdata kembali. Mengingat terpencarnya lokasi-lokasi menara, keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana maka pendataan menara dilakukan secara bertahap per kecamatan. Secara teknis, pendataan kembali menara melingkupi cek titik-titik koordinat lokasi menara berdasar cell plan, konstruksi fisik bangunan, pendataan jenis lokasi peruntukan (sawah, ladang, perbukitan, pusat perdagangan, permukiman desa atau kota). Saat pendataan lapangan juga sekaligus melakukan penempelan stiker tanda menara telah memenuhi kewajiban perizinan sehingga sesuai dengan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi , masyarakat tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Demikian Dishubkominfo (Sofi)