LHKPN Jadi Syarat Duduki Jabatan

Sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN oleh KPK RI di ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (13/04)

Sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN oleh KPK RI di ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (13/04), bagi LHKPN.

Karanganyar, Kamis (14/04/2016)

Laporan Hasil Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Karanganyar menjadi syarat bagi pejabat untuk menduduki jabatan, dengan melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Tim Leader Pendaftaran, pada Direktorat Pemeriksaan dan Pelaporan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Harun Hidayat mengatakan,  pihaknya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar bisa menjadikan LHKPN menjadi bagian manajemen Sumber Daya Manusia.

“LHKPN bisa jadi syarat itu. Misalnya saja  untuk kenaikan golongan, kenaikan pangkat, harus menyertakannya,” kata Harun Hidayat, Rabu (13/04) di Ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar, saat Sosialiasi LHKPN.

Pada acara tersebut, para wajib LHKPN di Lingkungan Pemkab Karanganyar yang belum mengumpulkan, tiga minggu sebelum hari H sudah diberi tahu mengisi dan membawa LHKPN untuk di kumpulkan pada acara tersebut.

“Jika ada kesulitan saat pengisian, bisa ditanyakan dengan panduan tim. Jadi tidak ada lagi alasan dalam mengumpulkan LHKPN,” katanya.

Di Kabupaten Karanganyar ada 72,6 persen penyelenggara Negara dari kalangan eksekutif yang sudah mengumpulkan LHKPN. “Sisanya harus mengumpulkan hari ini, jika tidak mengumpulkan, tentunya akan ada sangsi dari Bupati,” kata Harun.

Untuk menjadikan tingkat kepatuhan pengumpulkan tinggi mencapai 90 persen, lanjut Harun, kedepan pelaporan harta kekayaan ke KPK menjadi budaya. Pada acara sosialisasi itu, dia mengatakan penyelenggara Negara tinggal konsultasi yang masih bingung dalam mengisinya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, meminta, pelaporan LHKPN penting bagi PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar.  “Seseorang PNS yang akan menempati jabatan misalnya eselon III.a, tentunya wajib melaporkan harta kekayaannya,” katanya. pd