Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara

kominfo

Juliyatmono saat memberikan sambutan mengenai UU ASN dihadapan Aparatur Sipil Negara.

Karanganyar, 13 April 2016

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta informasi terbaru mengenai UU ASN, Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) Kabupaten Karanganyar mengadakan pembinaan yang mengusung tema Sinergitas Pegawai Negri Sipil sesuai UU ASN dan UU Administrasi Pemerintah Daerah yang Baik, Bersih dan Berwibawa di Rumah Dinas Bupati Karanganyar yang diikuti kurang lebih 300 peserta  dari unsur Kepala SKPD, Kepala UPT, Kepala Sekolah dan Sekretaris Desa, Selasa (12/04) kemarin.

Tujuan pembentukan UU ASN ini menekankan agar Aparatur Sipil Negara lebih berkompeten. Misalnya dalam satu tahun semua ASN wajib mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya 8 hari, oleh karena itu BKD atau yang menangani diklat harus memprogramkan pendidikan pelatihan, pembinaan peningkatan kompetensi.

Jangan sampai seorang ASN tidak mengikuti sama sekali pendidikan pelatihan dan dibiarkan saja. Kinerja seorang Aparatur Sipil Negara juga haruslah profesional, pekerjaan apa saja yang dikerjakan dan sampai mana proses pengerjaan juga harus dipantau dengan baik.

“Kapasitas yang harus didahulukan yaitu integritas, semisal jam kantor yaitu  jam 08.00 WIB masuk sampai dengan jam 16.00 pulang, namun didalamnya harus diisi dengan pekerjaan jangan sampai terjadi 804 maksudnya  masuk jam 8 pulang jam 4 pulang namun kinerja di dalamnya kosong. Maka dari itu UU ASN mewajibkan meminta Look Book, yaitu laporan harian pekerjaan apa yang dikerjaan, sampai mana dan apa saja yang dikerjakan,” ujar Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH.

Didalam ASN ini juga mengatur pemecatan, pemindahan dan pensiun Aparatur Sipil Negara, maka dari itu tidak bisa seorang Aparatur Sipil Negara berpindah penugasan sesuka hati haruslah melalui tes dan prosedur yang ada.

“Presiden dan Wakil Presiden memiliki RPJMN, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki RPJMD begitu pula Bupati dan Wakil Bupati memiliki RPJMD guna mewujudkan visi misi bersama yaitu Nawacita. Untuk itu seorang Aparatur Sipil Negara harus menjalankan kebijakan publik dan visi misi harus terintegrasi. Ini merupakan sistem, tidak boleh seorang aparatur bertindak bertolak belakang dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Juliyatmono. Dishubkominfo Karanganyar (Ad/Umi)