Karanganyar, 132 Desa Terima Bankeu

 

kominfo
Sosialisasi Perbup. Nomor 10 Tahun 2016, Kamis (10/3).

Karanganyar, Kamis 10 Maret 2016

Bantuan keuangan (Bankeu) kepada desa diberikan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya, dimana pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan daerah.

“Pemberian bantuan keuangan kepada desa digunakan untuk kelancaran pembangunan sarana dan prasarana desa. Untuk tahun ini sejumlah 132 desa penerima bankeu sedangkan 30 desa belum menerima. Total bantuan keuangan untuk tahun 2016 sejumlah Rp. 28,6 miliar,” ujar Ali Gufran selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Karanganyar pada kegiatan Sosialisasi Perbup. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016, Kamis (10/3) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Sosialisasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang petunjuk teknik penyaluran bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh Camat/Kepala Desa se Kabupaten Karanganyar terkait dengan penyaluran dan pertanggung jawaban dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan desa.

Menurut Ali Gufron, pemberian bantuan keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa harus memenuhi beberapa kriteria yaitu aset yang dibangun merupakan aset desa bukan aset pemerintah, tidak wajib dan tidak mengikat kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undang serta by name by adress yaitu hanya menyerahkan sekali proposal bankeu kepada Pemerintah, hal tersebut  bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pencairan dana.

Sementara itu Nunung Susanto Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar yang mewakili Bupati mengharap untuk sosialisasi bankeu untuk sarana dan prasarana desa ini dapat dilakukan dengan baik karena APBDes sudah di tetapkan pada 31 Desember 2015.

“Sekarang desa-desa akan di kucur dana yang besar maka Sosialisasi ini untuk dapat di pahami, dilaksanakan susuai prosedur serta dapat di pertanggungjawabkan karena pengawasan akan di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung bukan inspektorat,” tutur Nunung dalam arahannya.

Kegiatan ini juga akan di monitoring langsung oleh Bupati atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Keapada Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, sehingga untuk pelaksanaan pembangunan harus benar-benar dapat di pertanggungjawabkan karena setiap Surat Pertanggungjawaban akan di minta BPK.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind/kbl