Penyerahan DPA SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas APBD Tahun Anggaran 2016

Kominfo

Bupati Karanganyar menyerahkan DPA SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas APBD Tahun Anggaran 2016

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 ini diselenggarakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis (14/01/2016) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dengan tujuan agar kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat segera dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 serta mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa akses dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA – 2016 sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Karanganyar didampingi Kepala DP2KAD dan diikuti oleh perwakilan organisasi (Ketua KONI, Ketua KNPI, Ketua Kwarcab Pramuka, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar), seluruh Kepala SKPD, lurah, 4 Perwakilan Kepala Sekolah Swasta dan 16 Perwakilan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kepala DP2KAD Karanganyar, Sumarno bahwa DPA TA 2016 terdiri dari DPA SKPD diantaranya DPA SKPD Pendapatan sejumlah 14 DPA dengan jumlah Rp 216.509.544.000,00 dan DPA SKPD Belanja sejumlah 62 DPA dengan rincian sebagai berikut belanja tidak langsung SKPD sejumlah Rp 1.172.833.392.000,00 , belanja langsung SKPD sejumlah Rp 573.375.723.000,00 sedangkan DPA PPKAD terdiri dari : DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp 1.750.828.805.000,00 , DPA PPKD belanja sejumlah 1 DPA sebesar Rp 306.375.393.000,00 , DPA PPKD pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 95.246.159.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Selanjutnya Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa APBD sudah terdistribusi ke SKPD dan untuk dilaksanakan dengan baik di awal tahun ini serta Pakta Integritas sudah di tanda tangani dan untuk dilaksanakan se segera mungkin saya (Bupati) berharap jangan ada kasus KKN.

“ Untuk karenanya DPA sudah melalui proses baik input maupun outputnya, BPK sudah mulai berorientasi mengawasi tentang kegiatan yang dilaksanakan ada manfaatnya atau tidak, dalam artian kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau tidak sehingga nantinya BPK juga akan mengaudit kemanfaatan kegiatan tersebut”, ujar Bupati Juliyatmono dihadapan jajaran Kepala SKPD. Ad/Ind/Tt/Ald/Bn