Tertibkan Kepemilikan, Pemkab Karanganyar Adakan Sensus Aset

Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi, menyerahkan secara simbolis KIB A, C dan D
Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi (baju batik, kiri), menyerahkan secara simbolis KIB A, C dan D

Karanganyar, Kamis (01/10/2015)
Guna menertibkan administrasi kepemilikan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, diadakan sensus aset yang berada di 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu bulan, dari 1-31 Oktober 2015. Hal ini untuk memastikan kejelasan status kepemilikannya dalam pencatatan di laporan keuangan.

Seperti yang diutarakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi.

“Sensus diperlukan untuk mencari kejelasan aset yang dimiliki dan digunakan Pemkab,” katanya, Rabu (30/09) disela-sela pengarahan kepada Kepala SKPD di Kabupaten Karanganyar, di Setda.

Bambang menjelaskan aset bisa saja dulunya baik, namun sekarang sudah rusak. Dulu ada catatannya, sekarang hilang. Bisa juga ada catatan, tetapi fisik aset tidak ada. Termasuk tanah-tanah yang asalnya dari wakaf, belum disertifikasikan.

“Dengan adanya kejelasan aset, maka Pemkab Karanganyar bisa mengambil tindakan terhadap pengelolannya,” katanya.

Aset bisa digolongkan menjadi beberapa kondisi, misalnya rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan kemudian bisa diambil tindakan atas aset tersebut.

Bupati Karanganyar Juliyatmono ditempat yang sama mengatakan, sensus ini untuk tertib administrasi.

“Setiap SKPD harus mendata aset kepemilikan dan yang digunakan. Supaya jelas,” kata Juliyatmono.pd