Kota Layak HAM; Strategi Meningkatkan Penegakan HAM di Daerah

Foto Bareng Jajaran Eksekutif Pemkab Karanganyar Bersama Komisioner dari Komnas HAM

Foto Bareng Jajaran Eksekutif Pemkab Karanganyar Bersama Komisioner dari Komnas HAM

Hak asasi manusia (HAM) merupakan merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Mengingat pentingnya persoalan HAM, maka dewasan ini perhatian terhadap penegakan HAM begitu tinggi, ini dapat sebagai indikator bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan cerdas.

Untuk konsen dengan issue tersebut, baru-baru ini Pemkab. Karanganyar mendapat kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pusat (Jum’at, 11/15). Dipimpin langsung oleh ketua komisioner, Nur Kholis, kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Bupati Karanganyar Drs. H Juliyatmono, MM di kediaman Rumah Dinas Bupati ini membicarakan tentang rencana kerjasama pilot project pengembangan kab/kota layak HAM di Karanganyar. Bupati mengapresiasi rencana ini agar nantinya Karanganyar menjadi salah satu contoh pengembangan kabupaten yang memiliki kepedulian terhadap penegakan HAM dalam upaya pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

Pencanangan kab/kota layak HAM ini, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap manusia yang tinggal di suatu daerah bisa hidup dalam suasana aman dan nyaman dengan jaminan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, ada 10 hak dasar atau hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh pemerintah, diantaranya adalah Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak khusus wanita, dan Hak khusus anak. [xos]