Pemerintah Karanganyar Fasilitasi Warga Atas Dibangunnya Waduk Gondang

kominfo
Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Memberikan Sambutan Pengarahan Kepada Warga, Selasa Pagi (01/09)

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Sosialisasi Pengadaan Tanah Waduk Gondang dihadapan warga yang tanahnya digunakan oleh pemerintah dalam  pembangunan waduk Gondang di Balai Desa Ganten Kecamatan Kerjo. Pemkab Karanganyar sendiri memberikan jaminan atas proses ganti rugi lahan akan berjalan lancar dan berpihak kepada warga. Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala BPN Karanganyar, BPWS Bengawan Solo, Assisten 1 Setda Karanganyar, Perwakilan dari Polres Karanganyar, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Karanganyar, Plt. Kadinas PU Karanganyar, Kabag Pemerintahan Umum Setda Karanganyar, PTPN IX, Camat beserta Muspika Kerjo dan Ngargoyoso, Kades beserta Warga Desa Ganten, Gempolan dan Jatirejo. Waduk yang bernilai 636 milyar tersebut direncanakan mampu menampung 10 juta meter kubik air yang bisa didistribusikan ke 4.680 hektar lahan pertanian di wilayah Karanganyar maupun Kabupaten Sragen. Tidak hanya itu, waduk bisa dijadikan pasokan air baku ke industri dengan kemampuan 200 liter/detik.

Dalam sambutan pengarahannya Juliyatmono menyampaikan kepada warga agar jangan terprovokasi kepada orang yang mengaku bisa membantu proses pembebasan lahan dalam kaitannya perhitungan ganti rugi lahan.

“Jangan sampai orang-orang yang mengaku punya kekuasaan kewenangan masuk ke warga untuk membantu warga menaikkan harga appraisal, ujung-ujungnya diakhir minta jatah”, tegas Juliyatmono

Bupati juga berpesan supaya warga dalam mengatur keuangan atas diterimanya hasil ganti rugi lahan nanti lebih bijak, bisa dibelikan tanah lagi dan sisanya bisa untuk mensejahterakan keluarganya.

Sementara itu Dwi Purnama Kepala BPN Karanganyar melaporkan bahwa proses pengukuran lahan atas dibangunnya Waduk Gondang telah selesai sehingga mulai 4 September sudah bisa masuk proses Appraisal dan kurun waktu 14 hari kemudian bisa diumumkan ke warga. Dari proses pengukuran yang telah dilaksanakan diperoleh angka 88,25 Ha dimana PTPN IX merupakan lahannya yang terkena paling besar yaitu 73,87 Ha, kemudian tanah 217 warga dan 23 kas desa 38,67 Ha serta tanah fasilitas umum sebesar 5,71 Ha. ad