Perangkat Desa Wajib Pahami Sepuluh Raperda Tentang Desa

kominfo

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Memberikan Pengarahan di Hadapan Peserta Public Hearing Raperda, Pendopo Rumdin (28/07)

Menindak lanjuti PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa Setda Karanganyar mengadakan Konsultasi Publik (Public Hearing) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa selama dua hari dimulai tanggal 28/07 sampai dengan 29/07 yang diikuti Camat, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan, Kades, Sekdes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa se Kabupaten Karanganyar dan Stake holder terkait, Selasa (28/07) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Kegiatan konsultasi publik ini merupakan prosedur untuk mengatur susunan suatu daerah agar stake holder terkait dapat menyampaikan kritik yang berupa saran dan masukan sebelum disahkan menjadi perda oleh DPRD Karanganyar.

 “Rancangan Perda ini masih bersifat pokok, secara teknis nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati yang sifatnya inventarisasi. Raperdanya memang sudah ada, tetapi ada perubahan secara regulasi,” kata Suprapto selaku Kepala Disdukcapil yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Karanganyar saat menyampaikan materi terkait Sepuluh  Raperda Tentang Desa.

Selanjutnya Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar Nunung Susanto selaku Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa Public Hearing ini bertujuan untuk mendapatkan sekaligus menampung masukan guna melengkapi sepuluh draft Raperda tentang Desa yang meliputi Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan BPD, Raperda tentang Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Raperda tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Raperda tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama, Raperda tentang Penataan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Raperda tentang Peraturan di Desa.

Pada kesempatan tersebut Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan bahwa Raperda ini ditujukan guna melengkapi dan menertibkan administarsi desa agar sesuai dengan Undang Undang Desa. Kami berharap tahun ini untuk segera ditetapkan agar dapat segera dilaksanakan.

 “Kami (Bupati) bersama DPRD segera dapat merumuskan selanjutnya menetapkan Raperda supaya dapat segera dilaksanakan dan secepatnya bisa menata struktur kelembagaan di desa. Maka untuk itu, sebagai Perangkat Desa wajib memahami benar Raperda tersebut karena ini menyangkut secara hukum Kabupaten Karanganyar. Silakan berlatih untuk membaca, dipahami rancangannya sehingga tahu persis filosofi dan sosiologisnya,” tandas Bupati dihadapan Para Penyelenggara Pemerintahan Desa se Kab. Karanganyar.

Juliyatmono juga menambahkan terkait tentang Alokasi Dana Desa (ADD) secara administrasi untuk segera dilengkapi. “ Kabupaten Karanganyar ini memiliki 126 Desa, Saya nyuwun tulung Desa-desa yang belum komplit secara administrasi untuk segera dilengkapi, karena Alokasi Dana Desa bulan Agustus ini segera keluar lagi,” pesan Juliyatmono. ad/ind