Pejabat Wajib Laporkan LHKPN

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan pengarahan ke sejumlah pejabat untuk mengisi LHKPN, Selasa (19/05)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan pengarahan ke sejumlah pejabat untuk mengisi LHKPN, Selasa (19/05)

Karanganyar, Rabu (20/05/2015)
Pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk melaporkan hasil kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti yang dijelaskan dalam acara Sosialisasi Pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, Lurah, dan Direktur BUMD di lingkup Pemkab Karanganyar, Selasa (19/05) pagi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan pejabat publik untuk mematuhi amanat peraturan. Pada prinsipnya, ini merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
“Dengan adanya pengisian LHKPN, harapannya yakni terwujud penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek KKN,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Inpektur Karanganyar Suprapto menuturkan, yang wajib isi LHKPN seperti yang ada di Peraturan Bupati Nomor 700/335 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara sejumlah 217 orang yakni terdapat 28 pejabat termasuk Bupati dan Wakil Bupati (mengisi form b), maupun eselon II
“Ada untuk di tahun 2015, tahun 2016, atau 2017. Eselon III sejumlah 150 orang, Direksi BUMD sebanyak 13 orang, auditor madya sebanyak 11 orang, lurah sebanyak 15 orang,” jelas Suprapto.
Dia mengatakan lebih lanjut, bahwa khusus untuk Eselon III a, III b dan lurah dalam waktu 1 bulan, terhitung sejak LHKPN ini di berikan harus sudah mengisi. “Akhir bulan Juni sudah di berikan ke Inspektorat Karanganyar dalam amplop tertutup lalu akan dikirmkan ke KPK,” pungkasnya.pd