Pembekalan KPID Jateng Kepada Kelompok Pemantau Siaran

DSC_0367

Siaran SWIBA FM “Bupati Menyapa”

DSC_0387

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Memberikan Sambutan Saat KPID Jateng Mengkunjungi SWIBA FM, Rabu 24/02

Radio dan Televisi sebagai lembaga penyiaran diberi mandat untuk menggunakan tehnologi frekuensi, namun harus mementingkan kepentingan publik. Hal ini merujuk pada dasar hukum Undang – Undang 32 tahun 2002 tentang frekuensi adalah milik publik, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan dalam siaran harus tetap relevan dengan fungsi media itu sendiri, dalam artian siaran tersebut menginformasikan sesuatu secara layak dan benar, mendidik, menghibur secara sehat, melakukan kontrol dan merekatkan sosial, menumbuhkan ekonomi serta memperdulikan budaya lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Mulyo Hadi Purnomo selaku koordinator Bidang Penindakan dan Pembinaan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah pada Pembekalan Penyiaran kepada kelompok pemantau siaran, Selasa (24/02) di Radio Swiba Karanganyar yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo.

Perlunya pengawasan dan literasi media

Negara menguasai spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Akibat kepentingan bisnis, lembaga penyiaran berpotensi melakukan penyimpangan melalui program siaran yang disajikan. Agar lembaga penyiaran dapat berfungsi dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat maka perlu diatur, dikontrol dan diawasi melalui program siaranya. Karena tidak semua lembaga penyiaran yang jumlahnya semakin banyak bisa terjangkau oleh pantauan KPID sehingga perlu keterlibatan masyarakat. Sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Penyiaran bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional,organisasi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan / atau pemantauan lembaga penyiaran, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan /atau isi siaran yang merugikan.

Kiat Melakukan Pengawasan

Sebagai masyarakat yang peduli akan pentingnya siaran dalam menyampaikan informasi agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan KPID, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain ; cermati program yang rawan pelanggaran ( berita tentang issue sensitif, infotainment, film kekerasan, tayangan mistis ), cermati jam siarnya ( tayangan dewasa, materi seksualitas, kekerasan, mistik) hanya boleh disiarkan pukul 22.00 – 03.00 WIB, perhatikan keterlibatan anak – anak ( anak – anak dilarang dijadikan narasumber dalam wawancara urusan rumah tangga orang tuanya, kasus hukum yang menimpa anak – anak harus disamarkan identitasnya), cermati iklan ( dilarang superlatif/ mengklaim satu – satunya, mengandung unsur menyesatkan, dan mengajarkan tuntunan yang salah seperti iklan kampanye di luar waktu kampanye). Cermati ucapan penyiar (dilarang menggunakan kata – kata cabul, mengumpat, memojokkan pihak tertentu), perhatikan lirik lagu ( dilarang bermuatan cabul, mengesankan hubungan seks, mengesankan wanita sebgai objek seks), perhatikan tayangan asing (seperti video clip lagu barat, berita mancanegara) karena regulasi penyiaran luar negeri berbeda di Indonesia.

Strategi Penguatan

Perlu adanya satu kesatuan persepsi/sinergi dan kerjasama yang baik antara KPID, Lembaga penyiaran dan masyarakat guna meminimalisir pelanggaran – pelanggaran dalam program siaran baik televisi maupun radio dengan meningkatkan intensitas pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas, memperlebar jaringan kelompok dengan sistem MLM, mengajak seluruh anggota masyarakat untuk kritis terhadap tayangan televisi dan siaran radio dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengaruh media (LITERASI MEDIA) melalui program sosialisasi, workshop, seminar dsb. “Radio sebagai perekat sosial bukan alat profokatif ” , hal tersebut disampaikan oleh Tazkiyyatul Muthmainnah selaku koordinator bidang aduan dan pengawasan isi siaran KPID Jawa Tengah saat menyampaikan pembekalan materi.

Selanjutnya Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa kita sebagai mayarakat Karanganyar harus merasa memiliki, menampilkan yang baik dan instropeksi untuk yang lebih baik. “ Sampaikan informasi yang baik dan informasi pembangunan Kabupaten Karanganyar sehingga berdampak baik kepada masyarakat sesuai dengan visi misi Pemerintah Karanganyar yang telah menjadi Perda 5 (lima) tahun ke depan Bersama memajukan Karanganyar “. ad (ch)