Selamatkan Asset PNPM, UPK Harus Berbadan Hukum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) hampir dipastikan tidak diperpanjang. Namun demikian asset- asset PNPM (baca : PNPM Mandiri Perkotaan) baik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir masih terus berjalan. Tidak kurang dari 51 Badan Keswdayaan Masyarakat (BKM)  dan Rp. 9,8 Milyar dana pinjaman bergulir masih eksis di Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM dan perlu penguatan.

BKM merupakan kelembagaan yang dibangun masyarakat dan diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” kembali nilai-nilai luhur universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan tata kepemerintahan yang baik), serta prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan tridaya).

Gerakan tridaya dilakukan melalui pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integrative. Pertama: daya lingkungan, agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Kedua: daya sosial, agar tercipta masyarakat yang efektif secara sosial; dan ketiga daya ekonomi, agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.

Salah satu upaya mengembangkan daya ekonomi dilakukan melalui penguatan kapasitas dan pinjaman modal usaha kelompok masyarakat miskin. Sampai dengan akhir Januari 2015, Asset pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 9.817.794.162, dengan dana yang dipinjam oleh KSM sebesar Rp. 7.801.694.060. Jumlah KSM aktif sebanyak 2.707 KSM dengan jumlah anggota 13.335 orang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan asset dana bergulir PNPM oleh masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi unit/lembaga pengelola dana bergulir, memberikan kejelasan pemisahan antara pengeloaan BLM dengan pengelolaan dana amanah masyarakat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak luar, maka Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM harus di badan hukumkan.

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B27/Kemenko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014, tentang pemilihan bentuk badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (dana modal bergulir PNPM). Diputuskan 3 (tiga) opsi pilihan bentuk badan hukum yang harus diputuskan masyarakat, yakni Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan atas perbincangan dengan beberapa BKM terkait dengan rencana UPK berbadan Hukum, walau bukan keputusan yang resmi dari masyarakat, beberapa BKM menginginkan UPK bentuk badan hukumnya adalah koperasi.

Berikut kelebihan dan kekurangan bentuk badan hukum UPK dilihat dari beberapa aspek.

NO ASPEK PERBANDINGAN KOPERASI PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM (PBH) PERSEROAN TERBATAS (PT)
1 Aspek kepemilikanDAPM oleh masyarakat. Memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan DAPM dan aset DAPM oleh anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi. Aset DAPM akan dimiliki oleh PBH. PBH sendiri dimiliki oleh masyarakat sebagai anggota PBH Dapat memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan saham PT. DAPM oleh masyarakat, namun harus diantisipasi bahwa jika pemegang saham mencapai 300 dan modal disetor PT tersebut mencapai 3 miliar rupiah, maka PT tersebut harus berubah menjadi perusaha publik dan tunduk kepada peraturan terkait perusahaan publik yang diterbitkan oleh Bapepam LK. mungkin akan sulit menentukan nilai nominal setiap kepemilikan saham karena banyaknya jumlah pemegang saham.
2 Aspek pelaksanaan pendirian badan hukum. Dapat segera dilaksanakankarena perangkat regulasi teknis pendirian sudah menunjang. PBH DAPM dapat didirikan tujuan kepastian hukum terhadap kepemilikan DAPM. Namun untuk pengelolaan DAPM harus menyelenggarakan badan usaha terpisah dari PBH DAPM karena PBH DAPM harus bersifat murni sosial dan tidak dapat mengelola pinjaman DAPM. PT. DAPM tidak dapat dengan serta merta didirikan, karena masih harus menunggu berlakunya UU LKM dan diterbitkannya peraturan-peraturan teknis atau peraturan pelaksana UU LKM.
3 Aspek pengambilan keputusan. Satu anggota  berhak atas satu suara dalam rapat anggota. Jika anggota jumlahnya banyak maka mungkin sulit untuk mengambil keputusan di dalam rapat anggota melaluimusyawarah mufakat, namun kesulitan ini dapat  diatasi dengan mekanisme perwakilan dalam rapat anggota koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Biasanya satu anggota berhak atas satu suara. Jika jumlah anggotanya banyak, maka kemungkinan sulit untuk  mengambil keputusan di dalam rapat anggota berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dapat diupayakan untuk diatasi dengan mekanisme perwakilan dalam rapat anggota PBH. Biasanya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak karena hal tersebut melambangkan jumlah modal yang dimiliki oleh pihak tertentu/ seseorang di dalam PT. Dengan demikian kepentingan minoritas mungkin sulit untuk terwakili.
4 Aspek pengakuaneksistensi. Telah diterima oleh masyarakat luas sebagaisalah satu bentuk badan hukum/ wadah yang gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. KSP telah dikenal secara luas sebagai sebuah wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengelolaan keuangan. Telah diterima oleh masyarakat luas dan lazim digunakansebagai bentuk badan hukum untuk organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba dan berdasarkan UU ORMAS dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Telah diterima oleh masyarakat luas, terutama oleh dunia usaha sebagai salah satu bentuk badan hukum atau usaha yang bersifat profesional dan berorientasi untuk mencari keuntungan
5 Aspek segi persamaankepentingan untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Merupakan kumpulan orang-orang/ para anggota yang memiliki kepentingan yang sama dalam lingkungan masyarakat tertentu. Biasanya kepentinganTersebut berorientasi Kepada pembangunan/ Pengembangan keadaan/ kehidupan ekonomi Lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Merupakan kumpulan orang-orang/ anggota dengan kegiatan sejenis atau tujuan yang sama dalam bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Merupakan kumpulan modal (menghimpun modal). Persamaan kepentingan biasanya hanya terbatas kepada kepentingan ekonomi, sehingga cenderung hanya menonjolkan segi ekonomi dibanding aspek pemberdayaan masyarakat.
6 Aspek pengawasan dan pembinaan Pengawasan dan pembinaanberdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pengawasan dan pembinaan berdasarkan Undang- undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pengawas dan pembinaan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
7 Aspek Kegiatan Kegiatan koperasi hanya terbatas untuk kepentingan para anggotanya (masyarakat setempat sebagai penerima manfaat PNPM) Kegiatan terbatas kepada kegiatan nirlaba dan sosial. Kegiatannya terbatas kepada kegiatan ekonomi sesuai dengan ijin operasional yang dimilikinya.
8 Aspek Legalitas Lembaga Keuangan Mikro UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Tidak ada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Musyawarah Masyarakat dan Verifikasi Asset UPK

Walaupun Unit Pengelola Keuangan (UPK) secara struktur organisasi merupakan kelengkapan BKM, namun dalam penentuan bentuk badan hukum UPK tidak serta merta hanya ditetapkan oleh BKM semata.

Musyawarah warga atau rembug warga menjadi salah satu keabsahan pemilihan badan hukum bagi UPK di masyarakat. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan rembug warga, ada baiknya dari pihak Pemda atau Konsultan PNPM melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder ditingkat kabupaten dan Desa/kel.

Kegiatan sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami gambaran umum tiga bentuk badan hukum serta mengerti prinsip dan langkah-langkah pemilihan bentuk badan hukum.

Sedangkan dalam kegiatan rembug warga diharapkan masyarakat memilih bentuk badan hukum, dan membentuk panitia/tim pendirian badan hukum sesuai dengan pilihan masyarakat di tingkat kelurahan.

Sebelum rembug warga penetuan badan hukum dilakukan ditingkat kelurahan, BKM dan UPK serta fasilitator pendamping harus melakukan identifikasi dan verifikasi asset pinjaman dana bergulir (PDB) terlebih dahulu.

Hal ini sangat penting atau urgen dilakukan oleh UPK BKM dan Pendamping untuk mengetahui kondisi kesehatan UPK. Khususnya terkait dengan KSM peminjam (masih memiliki pinjaman) yang bermasalah  dan lancar.

Karena seperti yang diberitakan dibeberapa media massa, bahwa kondisi kemacetan di PNPM Perkotaan mencapai 40% (Solopos, 10/2). Artinya data ini harus terurai dengan benar dan ada komitmen ulang dari KSM yang macet untuk menyelesaikan pinjamannya. Sehingga ketika UPK sudah berbadan hukum, maka tidak ada persoalan krusial yang  akan menghambat perkembangan kedepannya.

Selain itu verifikasi dilakukan untuk mendata asset UPK yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta posisi neraca keuangan UPK pada akhir bulan tertentu.

Hasil identifikasi dan verifikasi asset, menjadi salah satu point yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai masukan untuk menentukan sikap memilih salah satu opsi dari tiga opsi yang diberikan.

Semoga PNPM yang sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat hampir 10 tahun, akan terus berjalan dikelola oleh masyarakat secara professional. Namun demikian roh keberpihakan kepada warga miskin harus terus dijunjung tinggi.  Kepada BKM dan UPK mari kita dukung upaya UPK berbadan hukum sebagai wujud profesionalisme dan keberlanjutan PNPM.

Konsultan PNPM diharapkan untuk segera memulai mendampingi proses UPK berbadan hukum sebelum masa tugas atau kontrak selesai di bulan April 2015.  Pemda Kabupaten Karanganyar diharapkan mampu menjaga, memfasilitasi dan memonitoring keberlanjutan program PNPM baik itu kelembagaanya maupun asset perguliran dan investasi lingkungan social yang sudah dilaksanakan.

Pengirim:
Paryanto, SE (Koordinator BKM Jati Mandiri Desa Jati Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)