PNPM Bahas Penanganan Kawasan Kumuh di Radio Swiba

Permukiman kumuh adalah Permukiman yang tidak laik huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Saat ini, di PNPM Mandiri Perkotaan penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi trend topic yang selalu di sampaikan dalam setiap moment atau lebih dikenal dengan Tag 100-0-100.  Terfasilitasinya 100% akses masyarakat terhadap sanitasi, tidak adanya wilayah atau kawasan permukiman kumuh (0%) sehingga terwujud kota tanpa kumuh dan terfasilitasinya 100% warga terhadap akses air layak minum.

Trend topik ini tidak terlepas dalam  keberlanjutan PNPM mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dilaunching oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh.

Dokumentasi Penanganan Permukiman Kumuh di Desa Kemiri

 

Untuk lebih memperluas informasi atau sosialisasi tentang penanganan permukiman kumuh, PNPM Mandiri Perkotaan akan mengadakan Talkshow Radio Interaktif live di Radio Penyiaran Public Lokal (RPPL) Swiba FM 96,3MHz.  Talkshow akan dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Januari 2015 jam 09.00-10.00. Narasumber yang akan mengisi acara tersebut  Satker PNPM Mandiri Perkotaan (DPU), Lurah Kemiri, BKM/TIPP Kemiri Makmur Desa Kemiri dan Konsultan PNPM MP.

Dihadirkannya narasumber dari Desa Kemiri, untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam penanganan permukiman kumuh dan miskin pada tahun 2014 yang difasilitasi oleh Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Desa Kemiri mendapatkan BLM pembelajaran sebesar Rp, 1 Milyar untuk menata kawasan kumuh.

Desa kemiri telah berhasil dalam implementasi pembelajaran penanganan permukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas permukiman di dusun Kramat, khususnya di RT 2 RW 06. Menata infrastruktur lingkungan menjadi lebih baik, memangkas beberapa dinding rumah warga dari mulai dari 0,5 m sampai 2 meter tanpa ganti rugi. Memindahkan kandang sapi menjadi ruang public terbuka hijau. Perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan akses sanitasi.

Dinamika dalam penanganan permukiman kumuh tidaklah mudah, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan melalui rembug-rembug warga, sehingga terjadi kesepakatan bersama. Pengalaman ini perlu disebarluarkan kepada masyarakat yang akan belajar menangani permukiman kumuh.

Berdasarkan data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia, bahwa luasan kawasan kumuh mencapai 38.431 Ha. Sementara itu data permukiman kumuh Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK Bupati No. 600/1258 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh sebanyak 74,71 Ha berada di 29 Kawasan kumuh.

Sesuai rencana strategis kementerian pekerjaan umum dan perumah rakyat, target penanganan kumuh selesai sampai dengan tahun 2019. Penanganan pemukiman kumuh tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan beberapa pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta/stakeholder dan masyarakat.

 

Pengirim:
Dade Saripudin, S.Pt, MM.
Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Karanganyar
Jl. Badak II No. 17 Kel. Karanganyar, Kec/Kab. Karanganyar