Efisiensi Anggaran Belanja Sewa, Hemat Rp. 2,8 Miliar

Karanganyar, Rabu (07/01/2015)

Dengan menggunakan fasilitas ruangan di SKPD dapat menghemat anggaran belanja sewa.

Dengan menggunakan fasilitas ruangan di SKPD dapat menghemat anggaran belanja sewa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara melakukan penghematan anggaran belanja sewa.

Hasilnya, Pemkab Karanganyar bisa menghemat pengeluaran Rp 2,8 miliar pada APBD Tahun 2015 ini, dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai Rp 4,9 miliar. Namun pada tahun ini besaran pengeluaran untuk belanja sewa hanya Rp. 2,1 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Samsi mengatakan, agar melakukan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan SKPD, melalui penghematan penggunaan listrik, pendingin ruangan, telepon, air, dan alat tulis kantor (ATK) sesuai kebutuhan.

“Pemkab Karanganyar mengeluarkan SE Nomor 800/10.896.29 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti SE dari KemenPAN dan RB,” ujar Samsi, Selasa (06/01) kemarin. Dikatakan lebih lanjut, setiap pertemuan atau rapat hendaknya menyajikan menu makanan tradisional yang sehat atau buah-buahan produksi dalam negeri.

Selain itu penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai. Dengan membatasi perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, membatasi pengadaan barang atau jasa baru sesuai kebutuhan, mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor SKPD lain.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan SKPD masing-masing secara berkala setiap enam bulan sekali,” ucap Samsi.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar Pujiyanto menjelaskan, belanja untuk pembayaran listrik tahun 2014 mencapai Rp 21, 2 milar. Belanja tersebut meliputi pajak penerangan jalan umum (PJU), pajak penggunaan listrik dari kantor masing-masing SKPD sampai tingkat kantor kelurahan.

”Belanja sewa tahun 2014 mencapai Rp 4,9 miliar. Sedangkan penggunaan ATK Rp 6,1 miliar. Untuk tahun 2015, anggaran sewa hanya Rp 2, 1 milar atau menyusut 50 persen lebih. Kemudian untuk ATK justru naik dari Rp 6, 1 miliar menjadi Rp 6,9 miliar,” jelas Pujiyanto. pd