Market Mutasi Tanah Karanganyar Peringkat Ke Dua Se Jawa Tengah

DSC_0225

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Memimpin Rapat di Aula DPPKAD Karanganyar, Jumat Pagi 19/12

Bupati Karanganyar didampingi Kepala DP2KAD Kab. Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Jum’at pagi (19/12) di Aula DP2KAD Karanganyar yang dihadiri Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) se Kab. Karanganyar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), 17 Camat se Kab. Karanganyar.

Pada kesempatan tersebut Drs. Juliyatmono, MM selaku Bupati Karanganyar meminta BPN untuk lebih meningkatkan pelayanan publik. “ Kita perlu membangun persepsi bersama, karena di era sekarang kita dituntut transparan, cepat, efektif dan efisien. Kita jangan hanya mengejar keuntungan semata, melainkan hal tersebut lebih untuk menertibkan kita. Maka itu, Saya di sini meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pelayanan publik segera dibenahi. Yang memang bisa dikerjakan dengan cepat, ya dipercepat bukan malah dilama-lamain, pelayanan BPN itu harus cepat, tertib dan akurat,” terang Juliyatmono dihadapan para peserta Rakor.

Disampaikan pula terkait dengan Hak Kepemilikan Tanah, mulai sekarang masyarakat tidak harus repot-repot ke Pengadilan Negeri dengan usia 18 tahun. “ Berdasar data resmi dari BPN, Karanganyar peringkat ke dua se Jawa Tengah setelah Semarang terkait Mutasi Tanah. Maka saya minta PBB sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk tertib,” pesan Juliyatmono.

Sementara itu Kepala DP2KAD Karanganyar Drs. Sumarno, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan guna menindaklanjuti perintah Bupati tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah yang perlu diperhatikan, yakni BPHTB dalam RAPBD 2014 ditarget 17 M dan tahun depan 2015 ditarget 11 M, terakhir BPHTB tahun ini dicek telah masuk 13 M.

“Saya berterima kasih kepada para Camat dan Notaris yang telah melaporkan secara lengkap sebelum jatuh tanggal 10 terkait dengan mutasi tanah. Karena berdasar Perda yang akan datang, untuk Camat dan Notaris yang melaporkan mutasi Tanah terlambat alias lebih dari Tanggal 10, akan dikenakan denda sebesar 250 ribu rupiah,” terang Sumarno.

Ditambahkan pula bahwa masukan dari Camat tentang PBB sementara ini masih mengenakan NJOP ( Nilai Jual Objek Pajak). ad