Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kab. Karanganyar Dijadikan Pelopor Kebersihan di Tingkat SKPD

DSC_0086 (FILEminimizer)

Bupati Karanganyar, Juliatmono Meninjau Kendaraan Operasional Kebersihan DKP Kab. Karanganyar, Senin Pagi (27/01)

Karanganyar – hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar, Juliatmono pada senin pagi (27/01) saat membina PNS dan CPNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar di aula kantor DKP. Dalam pembinaan tersebut, Bupati menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan khususnya bagi DKP Kab. Karanganyar.

“Saya bukan orang baru di Karanganyar, sudah 16 tahun sebagai anggota DPRD dimana tugasnya mengawasi jalanan roda pemerintahan di Kab. Karanganyar, dan melalui proses demokrasi tahun 2013 sampai dengan 2018 dipercaya masyarakat Karanganyar sebagai Bupati”, ujarnya.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasar undang-undang diberi waktu 6 bulan untuk menuangkan visi dan misi tersebut dalam produk hukum Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) 5 tahun kedepan. Hal ini (Perda RPJMD) dapat berjalan kalau diisi anggaran, sedangkan bahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Plafond Perkiraan Anggaran Sementara (KUA PPAS) saat ini sudah masuk di DPRD Kab. Karanganyar untuk dibahas dalam rapat yang kemudian akan menjadi APBD Kab. Karanganyar 2014. “ dibandingkan kabupaten / kota lain, Kab. Karanganyar memang mundur untuk penetapan APBD 2014 dikarenakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru dilantik 15 Desember 2013 kemarin”, kata Juliatmono. Hal ini berdampak kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kontrak lainnya terlambat menerima honor.

Terkait penerimaan tenaga honorer, berdasar PP No. 48 Tahun 2005, bahwa pemerintah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat honorer. Untuk itu pemerintah hanya diperbolehkan mengangkat THL yang mana honor nya melekat pada anggaran kegiatan dan THL tersebut tidak bisa diangkat menjadi CPNS maupun PNS.

“kalaupun pemerintah membutuhkan tenaga PNS baru, hal itu akan dilaksanakan melalui tahapan seleksi umum dimana semua masyarakat yang memenuhi boleh mengikutinya dan proses seleksi hingga pengumuman semua oleh pemerintah pusat”, tambah Juliatmono.

Sebelum mengakhiri pembinaannya, Juliatmono berpesan agar PNS, CPNS maupun THL dan tenaga kontrak di DKP Kab. Karanganyar agar profesional dalam bekerja dan mencintai pekerjaannya. “tidak ada bedanya PNS maupun THL semua harus profesional, jika tidak mau bekerja bilang kepada saya hari ini juga tidak usah bekerja lagi”, tegas dia.

Sementara itu, Ir. Didik Joko Bakdono, M.Si melaporkan bahwa jumlah PNS dan CPNS di DKP Kab. Karanganyar sebanyak 140 orang, Tenaga Kontrak 66 orang dan THL sebanyak 80 orang. ad