Sekda: Honorer K2 Jangan Percaya Calo CPNS

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi mewanti-wanti agar para peserta seleksi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) tidak tergiur dengan iming-iming calo yang menyatakan bisa meloloskan namun dengan syarat imbalan sejumlah uang. Seperti diketahui, ujian CPNS untuk honorer K2 akan dilakukan serentak pada tanggal 3 November mendatang.

“Saya hanya menegaskan, jangan percaya dengan bujuk rayu para calo yang saat ini mulai berkeliaran,” ungkap Samsi, Minggu (27/10). Menurutnya, dari informasi yang ia terima, menjelang ujian CPNS ini para calo sudah mulai menyambangi para peserta dengan menjanjikan kursi PNS.

 Kendati hal ini dianggap sebagai suatu yang wajar oleh masyarakat, Samsi tetap mengharapkan agar peserta tidak tergiur apalagi sampai menyetorkan sejumlah uang kepada para calo. “Sekarang sudah tidak zamannya lagi cara-cara seperti itu,” tandasnya.

 Ia pun mengimbau kepada para peserta tes agar tidak percaya dengan apapun yang dijanjikan oleh para calo dengan jaminan sejumlah uang. Jangankan para calo, menurut Samsi, ia selaku aparat pemerintah tidak memiliki wewenang untuk meloloskan para peserta dalam tes nanti. “Mereka (calo) itu sebenarnya tidak punya akses, termasuk saya sendiri juga tidak punya akses,” ujarnya.

 Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto mengatakan pada seleksi CPNS untuk honorer K2 tahun ini diikuti sebanyak 447 orang. Para peserta sudah dinyatakan lolos pada uji publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang sebelumnya jumlahnya sebanyak 464 orang. “Setelah uji publik ada 17 nama yang dicoret dengan berbagai sebab,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

 Ia menambahkan sebagian besar tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi ini berasal dari bidang pendidikan. Sebab Pemkab Karanganyar sejauh ini masih kekurangan tenaga pengajar bagi SD, terutama tenaga guru yang berasal di pedesaan.

 Dijelaskan Larmanto, nantinya saat tes BKD hanya bertugas sebagai fasilitator, sehingga tidak mengetahui materi tes yang dibuat oleh konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Soal-soal dari BKN termasuk juga yang akan mengoreksi  jawabannya,” pungkasnya.