Industri Pariwisata Dapat Meningkatkan PAD

Bupati Karanganyar Rina Iriani melantik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Karanganyar (GIPI) Karanganyar, di Sondokoro, Selasa (24/09)
Bupati Karanganyar Rina Iriani melantik pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Karanganyar (GIPI) Karanganyar, di Sondokoro, Selasa (24/09)

Karanganyar, Rabu (25/09/2013)

Industri pariwisata menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karanganyar. Di sisi lain, aktifitas kepariwisataan yang semakin kompetitif dalam harga, fasilitas, dan pelayanan kepada wisatawan khususnya di bidang sarana pengembangan produk pariwisata memerlukan kerjasama yang harmonis di antara pelaku pariwisata.

“Dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kebersamaan di antara para stakeholder pariwisata daerah, pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan dunia kepariwisataan di Karanganyar,” kata Istar Yunianto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, saat acara sarasehan pengembangan organisasi kepariwisataan bagi pengusaha jasa wisata, di Sondokoro, Selasa (24/09) pagi.

Di tempat yang sama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani mengatakan potensi pariwisata yang melimpah di Kabupaten Karanganyar akan memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan secara langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

“Terciptanya suasana kondusif, terjalinnya sinergi antara kebijakan pemerintah dengan para praktisi, serta mengutamakan pelayanan prima bagi wisatawan dapat meningkatkan PAD,” ujar Rina Iriani

Karanganyar sebagai destinasi wisata menjadi prioritas di wilayah Jawa Tengah perlu adanya daya tarik pariwisata melalui peningkatan layanan, perbaikan kualitas, dan penguatan kelembagaan insan pariwisata.

“Dukungan dari penyelanggara jasa pariwisata sangat diharapkan karena tanpa upaya penyediaan fasilitas, akomodasi, dan pelayanan yang memadahi maka potensi dan daya tarik pariwisata yang dimiliki menjadi berkurang,” kata Bupati Rina.

Standarisasi kualitas pelayanan harus disepakati para penyelenggara jasa agar mampu menjamin kepuasaan pengguna jasa pariwisata, selain itu dengan adanya kode etik keberlangsungan penyelenggaraan pariwisata, persaingan usaha yang sehat, serta melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. pd