PILKADA KARANGANYAR : Sanksi Menunggu PNS Tak Netral

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar diminta tegas melakukan pengawasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat politik praktis. Apabila terbukti, maka PNS tersebut bisa dikenai sanksi sesuai aturan.

Santer dikabarkan para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar terlibat langsung dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Bahkan beberapa pejabat eselon III secara terang-terangan mendukung salah satu pasang calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada pesta demokrasi terbesar di Karanganyar.

 Padahal, sebagai pamong masyarakat para PNS wajib menjunjung netralitas pada event politik. Mereka dilarang keras terlibat langsung politik praktis demi keuntungan pribadi. Apabila terbukti, PNS tersebut bakal dikenai sanksi oleh instansi terkait.

 Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sejumlah PNS yang terlibat langsung politik praktis. Mereka dilaporkan lantaran dituding mendukung salah satu cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar.

 “Saya menerima banyak pesan singkat atau SMS yang berisi laporan pejabat eselon III yang tak netral. Itu harus diusut oleh Panwaslu Karanganyar,”.

 Pihaknya meminta agar Panwaslu Karanganyar melakukan pengawasan kepada para PNS secara ketat. Bila terbukti maka pihaknya akan menyerahkan para pejabat yang terlibat langsung politik praktis ke Dewan Jabatan (Wanjab) yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Karanganyar.

 Menurutnya, para pejabat yang terbukti terlibat langsung politik praktis bakal dikenai sanksi terberat. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Panwaslu Karanganyar terkait pejabat yang terlibat politik praktis.

 Terpisah, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menuturkan para anggota Panwaslu tingkat kecamatan selalu turun lapangan untuk memantau kegiatan para cabup-cawabup. Bila ada perangkat desa maupun pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat langsung politik praktis maka akan ditegur dan dicatat dalam laporan.