PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Pemeriksaan Hydran Dipatok Rp 150.000/ Unit/ Sistem

Karanganyar, Senin (04/03/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menetapkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis hydran sebesar Rp 150.000/ unit/ sistem. Besaran retribusi ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu dijelaskan jika untuk pemeriksaan hydran ditetapkan sejumlah Rp 150.000/ unit/ sistem. Nominal yang sama juga diperuntukkan bagi pemeriksaan instalasi pemadam jenis springkler dan gas dektator.

Pemeriksaan tiga jenis alat pemadam kebakaran itu meliputi pemeriksaan gambar, visual, pengujuan tanpa beban, pengujian beban, dan rekomendasi teknis. Sementara itu, Pemkab juga sudah menyiapkan personil untuk melakukan pengecekan alat-alat itu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar, Didik Joko Bakdono mengungkapkan, alat pemadam kebakaran  harus dicek secara berkala. Dengan demikian, maka fungsi alat tersebut bisa maksimal. “Ya harus dicek. Jangan sampai alat pemadam kebakaran hanya ditaruh tanpa ada pemeliharaan khusus,” kata Didik, Sabtu (02/03).

Selain hydran, springkler, dan gas dektator, alat pemadam kebakaran lainnya seperti busa/ super busa, drypowder (serbuk kering, gas CO2, halon) juga harus diperiksa secara berkala. Untuk busa dan super busa retribusinya dipatok antara Rp 7.500 hingga Rp 10.000/ tabung. Sedangkan untuk drypowder retribusinya juga ditetapkan Rp 5.000 hingga 10.000. Nominal retribusi tersebut disesuaikan dengan berat dari alat pemadam kebakaran tersebut. “Semakin berat isinya, ya semakin tinggi retribusinya. Jadi, memang berbanding lurus antara berat dengan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,” ujar dia lagi.

Guna memberikan acuan teknis di daerah, Perda tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2012 yang terbit pada 3 Juli 2012. Perbup yang juga mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu sebagai petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) di lapangan. “Informasi ini akan kami sebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tempat-tempat umum yang memiliki alat pemadam kebakaran,” katanya.pd

Bagi & Ikuti

Meta

Ditulis pada oleh DISHUBKOMINFO dalam kategori Berita, Lain-lain dan tag , , , , , , , . Klik untuk Bookmark.

Terkait

%d bloggers like this: