PAJAK BUMI DAN BANGUNAN LAMPAUI TARGET

Karanganyar, Jumat (28/12/2012)

Kabupaten Karanganyar berhasil melampaui target APBD 2012 dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari target 18,1 miliar, Karanganyar dapat merealisasikan penarikan PBB hingga Rp 24,5 miliar atau 135,6 persen.

Tidak berhenti sampai di situ, Karanganyar juga mampu mencapai target APBD dari Rp 36,2 miliar hingga Rp 37,8 miliar atau 104,37 persen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar, Tatag Prabawanto saat pengundian PBB 2012, Kamis (27/12).

“Iya, kita bisa melampaui target PBB 2012. APBD menargetkan pendapatan Rp 18,1 miliar, Karanganyar justru bisa menagih hingga Rp 24,5 miliar,” kata Tatag.

Pencapaian ini menurut Tatag erat hubungannya dengan sistem jemput bola melalui program Paryatti. Selain itu, unsur kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga mengalami kenaikan. “Semua tercapai berkat kerja keras semua pihak. Melalui Paryatti juga, penarikan PBB bisa lebih maksimal,” ujar dia.

Disinggung mengenai pelimpahan pengelolaan PBB per 1 Januari 2013, pihaknya sudah mempersiapkannya dengan matang. Hasil penarikan PBB yang awalnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya bagi hasil dengan kabupaten/ kota, nantinya akan langsung dilimpahkan 100 persen ke daerah masing-masing.

Tatang memaparkan 2013 nanti akan lebih proaktif untuk penagihan, yakni dengan melibatkan unsur ketua RT/ RW di semua wilayah Karanganyar. Pihaknya mengklaim rela membentuk Tim Intensifikasi (PBB) Kabupaten bersama dengan tim tingkat kecamatan. “Kami akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Wilayah Pungutan PBB pada petugas pemungut dan Ketua RT di wilayah desa yang belum mencapai target.

“Kami harap pelibatan mereka juga akan membuat capaian penarikan PBB melebihi 100 persen,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR pencapaian PBB yang melebihi target dinilai sebagai prestasi yang luar biasa. Dia juga menegaskan, keberhasilan ini bukan milik Pemkab melainkan semua stakeholder PBB termasuk para wajib pajak. “KIta belum pernah mencapai PBB sebesar 100 persen, namun tahun ini kita mampu menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa.

 

.pd