Zona Pembangunan Perumahan Dibatasi

Bupati Karanganyar Rina Iriani menegaskan bakal mengantisipasi menjamurnya pendirian perumahan oleh pengembang yang dibangun di lahan pertanian. Pihaknya mengaku sudah menolak puluhan izin pendirian perumahan dengan lokasi tersebar di seluruh Karanganyar.

“Yang jelas sudah sangat banyak izin yang kami tolak. Ini untuk menjaga lahan lestari yang mencapai 28.000 hektare. Lahan ini tidak boleh disentuh kecuali untuk pertanian,” tegas Rina, Rabu (17/10).

Diungkapkannya, pembatasan zona untuk pendirian rumah akan diatur segera dengan tegas. Pengaturan tersebut, menurutnya, haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. “Kebutuhan utama kita kan makanan, pakaian, baru kemudian perumahan,” ujarnya.

Rina juga mengimbau kepada warga di Kecamatan Colomadu untuk tidak menjual tanahnya kepada pengembang yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu juga tidak diizinkan pengembang melakukan penggarapan perumahan di daerah dataran tinggi. “Tidak boleh di dataran tinggi karena bahaya longsor longsor. Kami kunci izin untuk itu,” imbuhnya.

Lebih jauh Rina menyatakan, pembangunan perumahan haruslah seimbang dengan lahan produktif yang ada. Dari lahan yang ada, 50 persennya digunakan untuk lahan produktif, 30 persennya baru digunakan untuk perumahan. “Seimbang itu tidak berarti harus sama jumlahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, menyatakan ke depannya sangat diperlukan aturan yang ketat dalam izin pembangunan perumahan. Menurutnya, zona perumahan yang dipersiapkan adalah di daerah Jumantono, Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo (4J), dan Gondangrejo. “Sedangkan untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses penyusunan,” ujar Priharyanto.