Karanganyar Kekurangan PLKB

Pemerintah Kabupaten Karanganyar kekurangan jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dua tahun terakhir.

Saat ini jumlah PLKB aktif hanya 64 orang yang bertugas di 177 desa dan kelurahan. Padahal idealnya setiap PLKB hanya memegang tanggung jawab di dua desa/kelurahan.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) Karanganyar, Agus Heri Bindarto, saat ditemui, Jumat (14/9/2012).

Menurut dia tahun depan jumlah PLKB akan kembali berkurang sembilan orang. Sehingga praktis hanya bakal ada 55 PLKB aktif. Minimnya jumlah PLKB sebagai ujung tombak program KB, Agus menjelaskan, berdampak pada kurang optimalnya beberapa program.

“Jumlah ini sangat tidak ideal dibanding jumlah wilayah yang harus digarap. Selama ini kami terbentur moratorium, tapi untuk rekrutmen CPNS tahun depan kami sudah ajukan usulan,” katanya.

APBDes untuk PPKBD

Guna mengoptimalkan program di tengah kurangnya jumlah PLKB, Pemkab sedang mengupayakan optimalisasi peran pembantu pembina KB desa (PPKBD). Pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di Bumi Intanpari diminta menganggarkan dana untuk operasional PPKBD masing-masing. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selama ini dana operasional PPKBD dari APBD kabupaten masih jauh dari kata ideal. Rinciannya, dana operasional seorang PPKBD tahun 2011 Rp5.000/bulan. Kendati angkanya naik menjadi Rp10.000/bulan tahun ini tetap masih jauh dari standar. Sehingga dalam APBD perubahan angkanya dinaikkan lagi menjadi Rp20.000/bulan/orang selama setahun.

“Merujuk APBD perubahan, operasional PPKBD per bulan ditetapkan Rp20.000. Setiap PPKBD akan mendapat rapelan dana operasional untuk delapan bulan pertama 2012 saat pembayaran ketiga Desember mendatang. Sebab pembayaran dana operasional PPKBD dilakukan empat bulan sekali,” kata Agus.