Sidak, Komisi IV Temukan Kuota Siswa Dikurangi

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar mempertanyakan adanya pengurangan kuota siswa di sebuah sekolah atau disebut Rombongan Belajar (Rombel) di Kabupetan Karanganyar. Pengurangan Rombel tersebut didapati dari Inspeksi Mendadak (Sidak) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan Komisi IV ke beberapa sekolah, Rabu (4/7).
Dari Sidak tersebut Komisi IV mendapati bahwa kuota di beberapa sekolah berkurang dibandingkan dengan kuota tahun lalu. Salah satunya di SMPN 2 Jenawi, pada tahun ajaran sebelumnya berjumlah lima Rombel, saat ini hanya dibuka empat Rombel saja. Pengurangan kuota tersebut ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten setempat.
Wakil Ketua DPRD Karananyar, Rohadi Widodo  juga menjelaskan bahwa hal serupa juga dijumpai di SMPN 1 Jenawi. “Jumlah pendaftar di SMPN 2 Jenawi tersebut mencapai 182 peserta. Jika sebelumnya sekolah tersebut dapat menampung 160 siswa, namun tahun ini mereka hanya menerima kuota 128 siswa,” ungkap Rohadi.
Selain pengurangan jumlah peserta didik, Komisi IV juga menemukan beberapa sekolah di Karanganyar kekurangan pendaftar. Salah satu siswa yang kekurangan siswa adalah SMAN 1 Gondangrejo. “Dari total 5 Rombel di SMAN 1 Gondangrejo yang disediakan saat ini baru sekitar 65 siswa yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Mungkin ini karena permasalahan lokasi sekolah yang berada di perbatasan kabupaten,” jelas Rohadi.
Sementara itu, Kabid Dikdas Disdikpora Kabupaten Karanganyar, Slamet Wiyadi, menjelaskan bahwa terkait jumlah Rombel yang ada di SMPN 2 Jenawi tersebut sudah sesuai dengan Juklak yang ada. “Tahun ini memang telah di buat sejumlah empat Rombel untuk SMPN 2 Jenawi. Tahun lalu, untuk sekolah tersebut, sebenarnya juga berjumlah empat Rombel,” jelas Slametr, Rabu (4/7).
Menurutnya, jika tahun lalu, SMPN 2 Jenawi telah membuka lima Rombel, berarti mereka justru telah menyalahi aturan. “Harusnya jika menambah Rombel dari yang telah ditetapkan, sekolah harus melapor ke dinas. Kalau tidak, berarti itu telah menyalahi aturan,” jelasnya.