Terkait RUU Desa DPR RI Kunjungi Karanganyar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diwakili Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, Ahmad Muqowan dan didampingi oleh Bambang Sutrisno dari Fraksi Partai Golkar melakukan kunjungan ke Kabupaten Karanganyar, Rabu (30/5).

Menurut Ahmad Muqowan untuk mendapatkan masukan dari daerah terhadap keberadaan RUU Desa. Ia juga berharap dengan telah dijalankannya RUU Desa di Karanganyar, nantinya juga memberikan dampak dan berpengaruh ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Ahmad mengatakan bahwa keberadaan RUU Desa ini nantinya akan mendukung berjalannya otonomi daerah. Ia mengatakan bahwa saat ini setiap desa harus mulai bisa mandiri dengan otonomi desa. Kondisi sosial, politik, dan kebudayaan suatu daerah harus diperhitungkan untuk otonomi desa. “Otonomi di desa itu bukanlah pemberian yang diberikan pemerintah. Yang nantinya ada dari kesadaran masyarakat. Seperti Siskamling itu bukan disuruh polisi, tapi keinginan warga sendiri,” jelas Ahmad, Rabu (30/5).

Dengan otonomi daerah, diharapkan nantinya desa memiliki hak atas lokasi tanah. “Dengan otonomi segala persoalan yang ada haruslah diselesaikan di desa terlebih dahulu, jika tidak bisa baru ke polisi,” tambah Ahmad.

Ahmad berharap dengan kunjungannya di Karanganyar akan ada masukan terkait apa saja yang perlu ditambahkan dalam RUU Desa tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan ini ketua Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara Karanganyar, Wuryanto, menyampaikan aspirasi terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun masa jabatan. “Kalau hanya 6 tahun ini terasa sangat tanggung. Jika ditambah 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun, Pemkab Karanganyar nantinya akan menjadi untung karena tidak usah mengeluarkan anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2012 dan 2013 nanti,” jelas Wuryanto.