PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Tujuh Raperda di Karanganyar Tunggu Penetapan

Ketujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Karanganyar yang seharusnya bisa ditetapkan pada tahun 2011 hingga kini belum juga ditetapkan. Namun karena masih menunggu penetapan salah satu dari Raperda tersebut, yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membuat enam Raperda yang lain justru terbengkalai.

“Enam Raperda lainnya sebenarnya sudah selesai namun karena harus menunggu penetapan Raperda RTRW akhirnya semuanya malah jadi terkatung-katung,” ujar Romdloni, Anggota Pansus I DPRD Karanganyar, kemarin (17/2). Akibat lambannya penetapan Raperda tersebut, berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belum ditetapkan Raperda Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu dari Raperda yang belum di tetapkan membuat Pemkab belum bisa menggunakan Raperda tersebut. “Ini kan jelas berdampak pada penerimaan daerah, karena belum ditetapkan maka penarikan PBB mengacu dari aturan pusat yang jauh lebih rendah dari hitungan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Karanganyar, Leo Edi Kusumo mengaku sebenarnya pembahasan ketujuh Raperda tersebut sudah selesai, namun saat ini prosesnya baru di tahapan Pimpinan Dewan dan menunggu digedok. “Kalau masalah pembahasan jelas itu sudah selesai, bukannya lamban tapi prosesnya memang seperti itu, kilahnya.

Setelah selesai dievaluasi oleh Pimpinan Dewan, Pansus nantinya tinggal melanjutkan dalam proses paripurna agar bisa dilakukan penetapan.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo mengakui ada sebuah Raperda yang masih digodok terkait pembahasan zona wilayah industri dalam Raperda RTRW. Daerah mana saja yang diperuntukkan pabrik dan daerah mana yang tidak diperbolehkan untuk pabrik. “Sebenarnya dalam Raperda RTRW itu ada wilayah khusus industri yakni di Jaten dan Kebakkramat. Saat ini yang kita bahas bagaimana dengan daerah-daerah lain di luar kedua kecamatan itu,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini ada beberapa pabrik yang berada di luar dua kecamatan tersebut. Itu yang menjadi persoalan, jika Raperda tersebut ditetapkan tentunya  pabrik-pabrik yang berada di luar zona tersebut harus dipindahkan. Kalau ini terjadi kemungkinan akan terjadi gejolak dengan ribuan karyawan yang telah lama bekerja di pabrik tersebut. “Ini yang membuat pembahasan Raperda RTRW menjadi agak rumit,” ungkapnya.  n Sari Hardiyanto

Bagi & Ikuti

Meta

Ditulis pada oleh Dhoni dalam kategori Pemerintahan dan tag , , , , . Klik untuk Bookmark.

Terkait