62 Persen Warga Perkotaan Menunggu Layanan Air Minum

Dari 13,9 juta jiwa penduduk perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, baru sekitar 5,3 juta jiwa yang memperoleh layanan air minum dari pemerintah. Selebihnya yakni sekitar 62 persen lainnya masih harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena terbatasnya sumber air baku potensial.
“Masalahnya, tidak semua daerah atau kota mempunyai sumber air baku potensial, sehingga pasokan kita terbatas,” ujar Muhammad Tamzil, Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Jawa Tengah saat memberikan laporan sebelum pelaksanaan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Tengah – DIY di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (15/11).
Menurutnya, permasalahan tidak tersedianya air minum di beberapa daerah terjadi karena beberapa faktor di antaranya masalah ledakan penduduk tidak sebanding dengan kapasitas air baku di wilayah setempat sehingga mempengaruhi pasokan air minum di setiap wilayah.
Faktor lainnya, lanjut Tamzil yakni biaya pengolahan air minum yang terlampau besar, sedangkan daya beli masyarakat masih rendah, sehingga tidak dapat terbebani biaya pengolahan secara menyeluruh, akibatnya pemerintah juga yang harus menombok.
Selain hal tersebut, dirinya menambahkan kelemahan lainnya yakni minimnya kemampuan pengelolaan pemerintah kabupaten/kota dan minimya pendapatan PDAM sehingga belum mampu mengembangkan sendiri. Karena itu solusi yang tepat yakni dengan membuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yakni antarkabupaten/kota. “Selain mudah pengelolaannya, diharapkan dengan sistem terpadu semuanya menjadi lebih murah dan tidak ada kecemburuan,” imbuh Tamzil.