Perangkat Desa Ancam Boikot e-KTP

Setelah Boyolali, Klaten, dan Sragen kini giliran puluhan kepala desa beserta perangkat desa di Karanganyar yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.

Desakan tersebut diwujudkan dengan mengirim surat berkop resmi Parade Nusantara Karanganyar. Mereka mengancam, jika tidak disahkan tahun 2011 ini, akan memboikot pelaksanaan program elektronik KTP 2012 dan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh di Kabupaten Karanganyar.

“Kita belum turun ke jalan, karena saat ini masih menghormati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, dan semua sepakat akan memboikot e-KTP 2012 dan PBB,” ujar Wuryanto Ketua Parade Nusantara Karanganyar saat melakukan jumpa pers di sebuah warung makan di Karanganyar, Sabtu (12/11).
Selain desakan pengesahan RUU Desa, mereka juga menuntut alokasi dana bantuan desa atau block grant ditingkatkan menjadi 10 persen, umur kepala desa diperpanjang menjadi 65 tahun, serta periode kepala desa yang tidak terbatas terserah kepada rakyat yang memilih. “Kenapa harus dibatasi dua periode, semua itu yang memilih rakyat, kalau memang kepala desanya masih muda dan mumpuni kenapa tidak.

Pemilihan boikot e-KTP tersebut, sambung Wuryanto, didasari atas pertimbangan program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang membutuhkan dana besar sekitar Rp 8-9 triliun.

“Anda mendengar sendiri, jika KTP elektronik tidak selesai 2012, Mendagri akan mundur. Itu poin kita,” tegas Wuryanto selaku Kepala Desa Dagen Kecamatan Jaten.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Parade Nusantara sekaligus Kepala Desa Sringin, Jumantono, Heru Langgeng P menegaskan desakan tersebut merupakan penagihan janji yang telah diucapkan SBY saat Konggres II Parade Nusantara di Surakarta 6 hingga 8 Juli 2009 tahun lalu. Beliau (SBY-red) dalam kongres tersebut berjanji akan mengesahkan UU Desa tersebut tahun 2011 ini. “Kita semua punya rekamannya, dan sekarang kita tagih janjinya,” tegas dia.