BKD ajukan penambahan pegawai ke BKN

Meski sudah ada moratorium atau penghentian sementara mengenai perekrutan PNS yang ditandatangani oleh tiga menteri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar pada 2011 tetap mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun tindakan BKD itu tidak mau dikatakan ngotot. Pengajuan penambahan PNS itu, menurut Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, sudah diajukan ke BKN dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebulan yang lalu.

Pegawai yang diajukan sebanyak 425 orang, dengan kategori tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga pencatatan sipil.

“Saya tidak ngotot mengajukan penambahan pegawai, tapi memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami di BKD untuk merencanakan dan melaksanakan rekrutmen CPNS,” katanya, usai membuka Diklat prajabatan golongan I dan II di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (25/10/2011) siang.

Menurutnya, meskipun ada moratorium pengadaan CPNS yang berlaku hingga 2012 mendatang, pihaknya tetap mengajukannya. Pasalnya bila BKD tidak mengajukan, itu justru menyalahi aturan Tupoksi. Setiap tahun, kata dia, ada 300-350 pegawai di Karanganyar yang pensiun.

“Ada atau tidak ada moratorium, kami tetap mengajukan,” ujar Suwarno.

BKD Karanganyar, lanjutnya tidak mau disalahkan oleh Bupati, BKN maupun LAN, bila tidak mengajukan perekrutan CPNS. Entah pengajuan itu nantinya akan disetujui oleh BKN atau tidak, itu bukan lagi menjadi urusan BKD.

Saat ini, katanya, BKD masih melakukan penghitungan ulang tentang kebutuhan pegawai di Karanganyar. Total PNS di Karanganyar saat ini sekitar 12.700 orang.

Hasil penghitungan itu baru bisa dilaporkan pada akhir November atau awal Desember 2011.  Rekap ulang itu di antaranya untuk mengetahui apakah di Karanganyar pelu ada penambahan PNS atau tidak.

Sementara pengajuan sebanyak 425 lowongan CPNS ke BKN itu, klaim dia, hanya untuk memberikan gambaran kepada BKN tentang kondisi riil pegawai di Karanganyar.

Selain itu, ia juga meminta kepada para tenaga honorer dan kontrak untuk tidak seenaknya bicara tidak diurusi, tanpa ada bukti. Pasalnya, pihaknya tengah mengusahakan alokasi tenaga honorer dan kontrak, ke BKN.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat dihubungi, Selasa (25/10) sore, mengatakan pihaknya berkali-kali menegaskan tidak akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk pengadaan CPNS 2011 ini. DPRD menyarankan kepada Pemkab untuk mematuhi moratorium dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak mau, silakan belajar APBD lagi,” kata Sumanto singkat.

Dengan alasan apapun, kata politisi dari PDI-P ini, termasuk untuk melaksanakan Tupoksi BKD, DPRD tetap tidak akan mengucurkan dana pengajuan CPNS. Jika memang membutuhkan pegawai, seharusnya terlebih dahulu Pemkab mengurusi ribuan tenaga honorer dan kontrak, yang hingga kini nasibnya masih belum jelas.