Moratorium CPNS, pendapat DPRD Karanganyar terbelah

Pendapat pimpinan DPRD Karanganyar terbelah terkait soal moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bumi Intanpari. Dua unsur pimpinan DPRD menyepakati dilakukannya moratorium tersebut. Sementara satu pimpinan tidak sepakat dan tetap menginginkan adanya rekrutmen penerimaan CPNS.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto kepada wartawan, Senin (12/9/2011) beralasan moratorium harus dilakukan lantaran kondisi keuangan APBD yang kian menipis hanya untuk membayar gaji pegawai. Sumanto mengatakan jumlah PNS di Karanganyar terlalu berlebihan bahkan overload.“Kami minta Pemkab kalau bisa moratorium sampai lima tahun. Kita ini kelebihan PNS dan itu yang harus ditata,” tegas Sumanto.

Selama ini, Sumanto mengatakan berulang kali meminta data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun data yang disodorkan tidak pernah valid. Menurut Sumanto, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan penataan di internal PNS.Para pegawai tersebut disesuaikan dengan jam kerja masing-masing. Tidak perlu melakukan penambahan PNS yang justru kian membebani anggaran.“PNS yang ada di ditata dulu lah. Beri reward and punishment. Tidak usah mikir ini itu (rekrutmen CPNS),” katanya.

Sumanto mengaku sangat mendukung diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal moratorium CPNS. Alasannya bisa menghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini, kata Sumanto, yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD , Rohadi Widodo sependapat dengan perlu dilakukannya moratorium CPNS. Rohadi menyebutkan dari APBD 2011, sekitar 78,1% sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), yakni membayar gaji dan untuk belanja PNS.

Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka, kata Rohadi, hanya bisa diam tanpa mempunyai  pekerjaan berarti.

”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terang politisi PKS ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya Juliyatmono justru memiliki pendapat berbeda soal wacana yang tengah  menghangat ke publik itu. Juliyatmono menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Karanganyar belum tepat.

Sebab, kata dia, Kabupaten Karanganyar masih membutuhkan CPNS karena  ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik selain tenaga medis yang masih minim.

“Masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Dan ini yang harus dilihat jangan hanya melihat secara sepintas saja. Tapi bagaimana disesuaikan dengan jam mengajar mereka (guru-red). Jadi saya tidak setuju kalau moratorium itu diberlakukan penuh, harus dilihat kondisi daerahnya,” pintanya.

Menurutnya, tenaga pendidik tidak bisa seenaknya diisi oleh pegawai yang tidak memiliki keahlian sesuai bidangnya. Sehingga tidak mungkin dilakukan penataan dengan hanya sekedar memindah pegawai dari kantor tertentu menjadi seorang guru.

“Guru ini kan spesifik. Tidak bisa  hanya diisi pegawai si a atau b, tapi harus sesuai keahliannya. Termasuk juga tenaga kesehatan