Hitung potensi daging, ternak disensus

Guna mengetahui potensi daging di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar menggelar sensus pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSSP) di seluruh wilayah Karanganyar, 1-30 Juni. Sasaran sensus tersebut yakni para pemelihara dan pedagang ketiga ternak tersebut.

“Indonesia ini sebenarnya bisa swasembada daging dari ketiga jenis ternak itu atau tidak, karena ketiga jenis ternak itu dianggap penyuplai daging. Untuk potensi kepemilikan daging, itu bisa dihitung. Tapi untuk stok daging tidak bisa dihitung dengan sensus ini,” ujar Kasi Produksi BPS Karanganyar, Purnomo Aji, saat ditemui wartawan di kantor BPS.
BPS sendiri, lanjut Purnomo, menghitung data populasi hewan ternak pada kondisi per 1 Juni. Sedangkan pada tanggal 2 Juni baru dilakukan sensus hewan ke beberapa desa di Karanganyar.

Kendala yang dihadapi petugas pencacah lapangan (PCL), yakni kadang ada pemelihara ternak baru yang belum dimasukkan ke data. Padahal menurut peraturan, data pemelihara maupun pedagang ternak sudah masuk pada 1 Juni.

Lebih lanjut Purnomo mengatakan, metode sensus hewan ternak ini sama dengan sensus penduduk. Yang membedakan hanya sasaran datanya, yakni jumlah ternak. Dalam sensus itu juga melibatkan RT, RW atau kelompok ternak di suatu desa tertentu. “Petugas sensus adalah aparat desa setempat yang sudah kita latih, petugas nanti tinggal meng-update ternak di suatu daerah, kepada RT, RW atau kelompok ternak.

Selain itu, BPS juga bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) sebagai pengawas. Di Karanganyar, ada 77 petugas operasional ( PO ) dari Disnakkan dan 363 orang PCL. Data yang didapat antara lain berupa jumlah, umur, jenis, asal dan mutasi hewan ternak. Sedangkan untuk kesehatan hewan, imbuh Purnomo, tidak dimasukkan dalam sensus tersebut. Pasalnya, data kualitatif tidak dimasukkan dalam sensus karena BPS sudah menerima hal apa saja yang ditanyakan, sesuai dari kebutuhan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. “ Ada data tentang inseminasi buatan (IB) juga dimasukkan karena data itu dibutuhkan oleh Dirjen.