77 Perusahaan belum ikut Jamsostek

Puluhan perusahaan di Kabupaten Karanganyar melanggar UU Ketenagakerjaan lantaran tak mendaftarkan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Bupati Karanganyar Rina Iriani memberi peringatan keras dan mengancam mencabut izin perusahaan nakal itu. Pencabutan izin akan dilakukan jika saat perusahaan memperpanjang izin belum mengikutkan karyawan dalam program Jamsostek.
“Kalau ndak daftarkan anak buahnya ke Jamsostek, ya hati-hati saja, akan saya cabut izinnya,” tegas Bupati di hadapan pimpinan perusahaan dalam pembinaan Jamsostek di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Selasa (3/5).

Selain itu, Rina juga meminta perusahaan masuk ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ). Menurut dia, keikutsertaan perusahaan dalam program Jamsostek diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Apalagi, dia menambahkan, hal itu dilakukan tidak hanya untuk kepentingan buruh, melainkan kepentingan bersama. “Kalau tetap tidak mengikutkan (karyawan dalam) program Jamsostek ya sudah nanti perpanjangan izin tidak akan saya beri. Saya minta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) (bertindak-red),” tegasnya.

“Kalau ndak daftarkan anak buahnya ke Jamsostek, ya hati-hati saja, akan saya cabut izinnya,”

Rina mengatakan saat ini pihaknya masih memberikan toleransi kepada perusahaan dan menyarankan mereka segera mendaftarkan buruhnya dalam program Jamsostek. Bukti buruh ikut program Jamsostek harus dilampirkan sebagai salah satu syarat perpanjangan izin perusahaan. Jika belum menjalankan aturan itu, pihaknya tidak segan-segan mencabut atau tidak memperpanjang izin tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sumarno, menyebut 77 perusahaan belum mengikutsertakan buruh dalam program Jamsostek. Total perusahaan di Karanganyar mencapai 439 buah. Rinciannya, perusahaan berskala besar sebanyak 98, skala sedang 133 dan berkategori kecil 208 perusahaan.

“Data kami masih ada 77 perusahaan yang belum daftar Jamsostek. Kami sudah berulang kali memberikan teguran kepada mereka untuk segera mendaftarkannya. Sementara itu, sedikitnya delapan perusahaan belum memenuhi ketentuan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2011 senilai Rp 801.500. sesuai pendataan Dinsosnakertrans, perusahaan itu adalah Hotel Marini, BPR Gondangrejo, UD Imanuel Plastik, PT Media Mitra Manunggal, PT PP Mats Indonesia, CV Mediatama, PT Monangsianipar dan PT Trijaya Arum Lestari. Pemkab beralasan keterbatasan personel pengawas yang menyebabkan masih ditemukannya perusahaan belum penuhi UMK.