Perburuan Burung dan Sarang Semut Rangrang Dilarang

Membludaknya populasi ulat bulu, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menerbitkan regulasi baru berupa Surat Edaran (SE) tentang pelarangan perburuan dan pencarian sarang semut rangrang.

Tidak main-main, Pemkab berencana mendasarkan sanksi regulasi baru tersebut dengan UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem dengan ancaman selama 5 tahun penjara dan atau denda sebesar Rp 100 juta.

Meski kepastian itu belum diputuskan, tetapi menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Waluyo Dwi Basuki dasar hukum tersebut menjadi salah satu pandangan dalam menetapkan sanksi tegas kepada para pemburu dan pencari sarang burung.

“Meski hanya sebatas SE, kami tetap akan mengambil tindakan tegas. Salah satunya dasar yang menjadi pertimbangan yakni UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta UU No 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, dengan ancaman kurungan penjara selama lima tahun dan atau denda sebesar Rp 100 juta,” katanya.

Tetapi, sambungnya, karena regulasi ini masih sebatas SE jadi untuk sanksinya masih kami pertimbangkan. Mengenai regulasi baru ini, masih dibahas bersama Dinas pertanian, Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Karanganyar.

Terpisah Kepala Distanbunhut Siti Maesyaroch menegaskan, langkah ini untuk menata kembali ekosistem yang saat ini sudah mengalami kerusakan. “Tidak seperti Perda, SE hanya berupa surat yang tidak memiliki kuasa untuk mengatur (memaksa-red) dan memberikan sanksi tegas,” jelas Siti kepada, Senin (25/4).

Sekadar diketahui, saat ini serangan ulat bulu di Karanganyar sudah merambah ke pemukiman warga. Tidak hanya menimbulkan rasa gatal-gatal, tetapi juga membuat warga panik. “Kondisi ini karena terjadi rusaknya ekosistem yang berakibat pada tidak stabilnya rantai makanan sehingga membuat populasi ulat menjadi membludak,” kata Siti beberapa waktu lalu.