Bagian Pemerintahan Umum

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama;
  6. Melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama;
  7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama;
  9. menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati baik tahunan maupun akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  10. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi tata pemerintahan umum, pertanahan dan ketertiban, otonomi daerah dan kerjasama
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Tata Pemerintahan Umum.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. menyusun program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata pemerintahan umum;
  5. menyiapkan bahan rapat dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  6. melaksanakan pengumpulan bahan dan pembinaan pelaporan monografi Kecamatan, kependudukan, situasi daerah, kegiatan Camat dan buku harian Camat;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang pemerintahan dan pembinaan administrasi Kecamatan;
  8. menyiapkan bahan penyusunan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat/Lurah;
  9. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat Kecamatan;
  10. mengumpulkan data, mengolah, meneliti, dan menginventarisasi masalah yang berhubungan dengan pemilihan umum;
  11. melaksanakan pengumpulan data, informasi, monitoring dan evaluasi  pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  13. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pertanahan dan Ketertiban

Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanahan dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut :

  1. menyusun program kegiatan Sub Bagian Pertanahan dan Ketertiban berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang­undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan dan ketertiban;
  5. menghimpun, mengolah, dan meneliti bahan dalam pengurusan/ pensertifikasian tanah milik Pemerintah Daerah;
  6. menghimpun, meneliti dan mengolah bahan dalam memproses tukar menukar tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
  7. melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
  8. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan sepanjang menjadi kewenangan Bupati;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman teknis ketentraman dan ketertiban;
  11. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang otonomi daerah dan Kerjasama.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut :

  1. merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama;
  5. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama;
  6. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penetapan batas wilayah Kabupaten;
  7. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama;
  8. mengumpulkan dan menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati baik tahunan maupun akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.