Bagian Organisasi dan Kepegawaian

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. merumuskan program kegiatan Bagian Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyusun perumusan petunjuk teknis pembinaan bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  6. membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  7. mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk kelancaran pelaksanan tugas;
  8. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  9. menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah di bidang kelembagaan serta konsep Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  11. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. menyusun program kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang­undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, pendayagunaan aparatur negara dan analisis jabatan;
  5. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan perangkat daerah;
  6. mengadakan bimbingan teknis dan/atau diklat analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Tim Analis Jabatan (Anjab) Kabupaten Karanganyar;
  7. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada organisasi perangkat daerah;
  8. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. menyiapkan konsep Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan fungsional;
  11. menyiapkan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  12. menyiapkan penyelenggaraan Rakor Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Forkompanda) dan kegiatan program pendayagunaan aparatur negara lainnya;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Ketatalaksanaan

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketatalaksanaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. menyusun program kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;
  5. melaksanakan pembinaan tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, prosedur kerja dan budaya kerja;
  6. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bupati dan Sekretariat Daerah;
  7. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Penetapan Kinerja;
  8. menyiapkan bahan penilaian kinerja pelayanan publik;
  9. melaksanakan penyusunan laporan Pengawasan Melekat (Waskat);
  10. melaksanakan pengendalian dan monitoring penggunaan stempel dinas;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut :

  1. menyusun program kegiatan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), laporan mekanisme, Mutasi,  rekapitulasi daftar kehadiran pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya;
  5. memproses gaji berkala, cuti, permohonan Kartu Pegawai (Karpeg), Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Kartu Suami (Karsu), Kartu Istri (Karis) dan administrasi kepegawaian lainnya serta mengusulkan kenaikan pangkat, mutasi, promosi,  pensiun, Ujian Dinas Pra Jabatan, Izin Belajar, Tugas Belajar, dan usulan kepegawaian lainnya;
  6. memproses usulan pengiriman peserta Bintek, Diklat, Workshop, Lokakarya, atau sejenisnya;
  7. melaksanakan pembinaan, penerapan dan pelaporan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  9. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.