Pembuatan KTP dan KK Gratis

Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat Karanganyar sebesar nol rupiah atau gratis, akhirnya disepakati. Hal tersebut tertuang dalam salah satu pasal dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Raperda tersebut merupakan salah satu dari 11 Raperda yang telah selesai dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan DPRD Karanganyar. Dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar, Selasa (8/3), dengan agenda acara penetapan keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang Persetujuan Bersama 11 Raperda Kabupaten Karanganyar Tahun 2011, seluruh fraksi dan Bupati menyetujui 11 Raperda tersebut untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa anggota DPRD Karanganyar mengaku puas dengan hasil pembahasan 11 Raperda tersebut. Salah satunya mengenai digratiskannya pembuatan KTP dan KK. Romdloni, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, menuturkan, selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari biaya pembuatan KTP dan KK ini tidak terlalu besar. “Sehingga lebih baik, kita gratiskan saja. Masyarakat pasti akan menyambut baik kebijakan ini. Yang penting Pemda menyediakan alokasi dana untuk biaya pembuatan KTP dan KK tersebut,” katanya kepada Joglosemar, sesuai rapat paripurna.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sempat berencana menaikkan biaya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sebesar Rp 2.500. Dari biaya awal sebesar Rp 5.000 menjadi Rp 7.500. Namun rencana itu ditentang beberapa fraksi di DPRD Karanganyar hingga akhirnya disepakati masyarakat dibebaskan dari biaya pembuatan KTP dan KK. Yubiharno Wibowo, Mantan Ketua Panitia Khusus I mengatakan sudah seharusnya jika masyarakat dibebaskan dari biaya pembuatan KTP dan KK.

Yubiharno menambahkan, masih banyak potensi lain di Karanganyar ini untuk dimanfaatkan guna menutupi anggaran pembuatan KTP dan KK sebesar Rp 1,5 miliar per tahunnya. “Namun yang paling penting, walaupun digratiskan dari biaya pembuatan KTP dan KK, pemerintah harus tetap memberikan pelayanan yang sesuai standar,” tegasnya.

Sumber: http://www.harianjoglosemar.com